. Langkah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama-nama calon menteri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, Megawati dalam berbagai kesempatan, terutama rapat kerja nasional (Rakenas) PDI Perjuangan mengingatkan agar kader yang terindikasi melakukan tindak pidana koupsi untuk berhati-hati.
"Ibu Mega sudah bilang berkali-kali, di rakernas PDIP dia bilang, kalau ada yang terlibat kasus korupsi, bila perlu saya antar sendiri ke KPK," kata politikus senior PDI Perjuangan, Panda Nababan, di Jakarta, Kamis (23/10).
Setidaknya, seingat Panda Nababan, Megawati menegaskan hal itu dalam rakernas PDI Perjuangan di Acol, Jakarta Utara dan Semarang, Jawa Tengah. "Jadi, apa yang dilakukan Jokowi untuk screen pembantunya, sejalan dengan yang disampaikan Ketua Umum PDIP," tegas Panda.
Bahkan pada pemilu legislatif (pileg) lalu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara itu menegaskan, Megawati meminta Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum Trimediya Panjaitan untuk bekerja sama dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi guna men-screen calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Propinsi dari PDIP. Dalam rangka memenangkan Jokowi sebagai calon presiden, Megawati juga telah meminta semua kader PDIP untuk mendukung dengan seluruh kemampuan.
"Mega juga waktu itu bilang, siapa ada anggota PDI Perjuangan yang tidak membantu, tidak menyokong Jokowi, silahkan keluarkan dari PDI Perjuangan," tegasnya.
Karena itu, jika ada yang menganggap PDIP atau ada kader yang berupaya menekan-nekan Jokowi dalam menentukan calon menteri, menurut Panda, sangat naif. Permintaan kepada KPK dan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan calon menteri saat ini juga tidak akan mengurangi hak prerogatif presiden.
Panda mengaku dalam beberapa kali kesempatan betemu dengan Jokowi sebelum dilantik menjadi presiden.
"Jokowi bilang siapa saja bisa mengusulkan calon menteri. Ibu Mega boleh, Pak Jusuf Kalla boleh, Pak Surya Paloh boleh. Pak Panda juga boleh. Tapi dia bilang, tetap saya yang memutuskan," jelas Panda.
Panda juga tak sependapat kalau cara Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menyusun kabinet adalah caranya untuk menyingkirkan orang-orang yang merasa dekat dengannya, namun tak bisa dipercaya. Menurut Panda, hal itu hanya pembicaraan publik, karena Jokowi sendiri menjalankan apa yang baik untuk kemajuan bangsa ke depan.
[ysa]
