Berita

ilustrasi/net

Politik

Akademisi: Jokowi, Tidak Ada Tri Sakti Rasa Neoliberalisme!

KAMIS, 23 OKTOBER 2014 | 11:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan konsep Tri Sakti, yang salah satunya kemandirian ekonomi, sekali lagi dipertanyakan. Jokowi diprotes karena "terendus" memberi ruang bagi kelompok berpaham neoliberalisme di kementerian ekonomi.

Akademisi dari Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta, Lukman Hakim, S.sos, M.si, mengatakan, kemandirian Ekonomi hanya jadi jargon belaka jika Tri Sakti rasa Neo Liberal.

"Jangan berkhayal Konsep Tri Sakti dapat dikolaborasikan dengan neoliberalisme," kata dosen yang dulunya aktivis 98 itu kepada wartawan, Kamis (23/10).


Mengutip pernyataan Bung Karno, lanjut Lukman, neoliberalisme adalah bentuk penjajahan baru yang digunakan kaum imperialis. Jika Jokowi benar-benar ingin menyelamatkan bangsa, maka jangan mengakomodir agen-agennya masuk dalam kabinet.

Dia pastikan pemerintahan Jokowi-JK akan berjalan terseok-seok jika kelompok "neolib" bercokol. Jokowi tidak boleh gentar menghadapi tekanan kelompok itu karena dukungan rakyat masih sangat besar kepadanya.

"Kini saatnya bersama-sama dengan rakyat melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan," pungkasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya