Berita

ilustrasi/net

Politik

Akademisi: Jokowi, Tidak Ada Tri Sakti Rasa Neoliberalisme!

KAMIS, 23 OKTOBER 2014 | 11:10 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan konsep Tri Sakti, yang salah satunya kemandirian ekonomi, sekali lagi dipertanyakan. Jokowi diprotes karena "terendus" memberi ruang bagi kelompok berpaham neoliberalisme di kementerian ekonomi.

Akademisi dari Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta, Lukman Hakim, S.sos, M.si, mengatakan, kemandirian Ekonomi hanya jadi jargon belaka jika Tri Sakti rasa Neo Liberal.

"Jangan berkhayal Konsep Tri Sakti dapat dikolaborasikan dengan neoliberalisme," kata dosen yang dulunya aktivis 98 itu kepada wartawan, Kamis (23/10).


Mengutip pernyataan Bung Karno, lanjut Lukman, neoliberalisme adalah bentuk penjajahan baru yang digunakan kaum imperialis. Jika Jokowi benar-benar ingin menyelamatkan bangsa, maka jangan mengakomodir agen-agennya masuk dalam kabinet.

Dia pastikan pemerintahan Jokowi-JK akan berjalan terseok-seok jika kelompok "neolib" bercokol. Jokowi tidak boleh gentar menghadapi tekanan kelompok itu karena dukungan rakyat masih sangat besar kepadanya.

"Kini saatnya bersama-sama dengan rakyat melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan," pungkasnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya