Mau Cepat atau Lambat, Jokowi Wajib Membalas Dukungan Rakyat dengan Kabinet Bersih

Dalam pembentukan kabinet dari rezim ke rezim, berbagai kepentingan timpa-menimpa. Parpol-parpol, kelompok-kelompok kepentingan, atau bahkan individu-individu saling lipat-melipat.

"Tetapi apapun, pokok soalnya bukan cepat atau lambat," terang pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, kepada wartawan, Rabu (23/10).

Ia memahami kesulitan Presiden Joko Widodo. Sebab, setidaknya ada enam sumber masukan yang mesti diperhatikannya. Di dalamnya, berbagai kepentingan timpa-menimpa. Itulah mengapa dalam dua hari terakhir pengumuman susunan kabinet seperti mandek, khususnya terkait posisi kementerian strategis, yaitu kementerian yang berkaitan ekonomi dan berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat

"Cepat belum tentu menunjukan kematangan. Sebaliknya lambat belum tentu menunjukan kegamangan. Bak pepatah lama, biar lambat asal selamat," ujarnya.

Yang penting dalam pembentukan kabinet ini menurutnya adalah lambat yang memastikan, bukan lambat yang gamang. Bagi masyarakat tentu tidak peduli nama-nama yang akan masuk, selama memenuhi lima syarat utama.

"Syaratnya bukan mafia, bukan agen neoliberal, bukan koruptor, bukan pelanggar hak asasi manusia, bukan agen masa lalu (orde baru)," urainya.

Ditegaskannya bahwa inilah saat terpenting bagi pemerintahan Jokowi-JK menciptakan negeri bebas mafia, bebas agen kepentingan korporasi dan negara asing. Bebas koruptor, pelanggar HAM dan bersih dari keinginan untuk kembali menarik era ke zaman orba.

"Tentu dimulai dari susunan kabinet. Ini saatnya Jokowi membalas dukungan rakyat kepadanya," ujarnya. [ald]