Berita

satyo purwanto/net

Politik

Potensi Jokowi Dilawan Rakyat Makin Besar Setelah CT Dipanggil

RABU, 22 OKTOBER 2014 | 11:17 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Setelah nama Sri Mulyani yang berkibar ditolak mentah-mentah, kini konglomerat Chairul Tanjung (CT) yang diplot menjadi calon menteri bidang ekonomi juga mendapat perlawanan kuat dari masyarakat.

Penolakan terhadap CT berangkat dari undangan presiden Joko Widodo terhadap bekas Menteri Koordinator Perekonomian tersebut ke Istana Negara, kemarin (Selasa, 21/10). Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Pro Dem), Satyo Purwanto, menuding figur CT sarat akan konflik kepentingan.

"Dia tidak punya ideologi dan kemampuan untuk menjadi menteri yang menangani persoalan ekonomi. Dia bisanya dagang," kata pria yang akrab disapa Komeng ini, Rabu (22/10).


Menurut salah satu eksponen gerakan reformasi 98 ini, CT tidak memahami ekonomi mikro. Dengan begitu, cita-cita menciptakan kemandirian ekonomi yang diajarkan pendiri bangsa, yang terkandung dalam Tri Sakti, tidak akan terwujud.

"Dia (CT) penganut neo-liberalisme. Tidak mungkin akan menciptakan bangsa ini mandiri di bidang ekonomi. Lihat saja bagaimana kerjanya selama menjadi Menko Perekonomian era SBY-Boediono," ujar Komeng.

Diingatkannya, Jokowi tidak perlu takut dengan tekanan dari kelompok neo-liberalisme. Dia harus tetap konsisten membentuk kabinet ahli yang profesional. Diakuinya, dalam menentukan komposisi kabinet, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif.

"Tapi, jika kabinet yang dibentuk tidak sesuai dengan janji dan keinginan rakyat, akan berpotensi anti klimaks bagi hubungannya denga relawan," tegasnya. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya