Tak Ada Pilihan Lain, Jokowi Harus Gunakan Penilaian KPK dan PPATK untuk Memilih Menteri

. Saat ini, tidak ada pilihan lain bagi Presiden Jokowi selain mencoret nama calon menteri yang mendapatkan penilaian negatif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dadn Pusat Palaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Political will Presiden untuk melibatkam KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri harusnya bukan bagian dari  asesoris, melainkan sebagai komitmen untuk membangun kabinet yang kredibel," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, dalam keterangan beberepa saat lalu (Rabu, 22/10).

Menurut dia, kabinet yang kredibel dibutuhkan oleh pemerintahan baru untuk memperkuat kepercayaan publik. Dengan cara itu, program pemerinatahan baru akan bisa lebih efektif dan memiliki legitimasi tinggi.

"Ini juga penting untuk menghindari pemerintahan baru dari beban-beban yang tidak perlu, sehingga pemerintahan bisa langsung bekerja," ujarnya.

Karena kebutuhan membangun kabinet yang kredibel, kata dia, maka hasil tracing dari KPK dan PPATK seharusnya jadi referensi utama dari Presiden dalam memutuskan. [ysa]