Berita

mega-jokowi

Hati-hati, Jokowi Jangan Ulangi Kesalahan Megawati

SELASA, 21 OKTOBER 2014 | 20:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Harapan rakyat sangat besar kepada Presiden baru Indonesia, Joko Widodo. Salah satunya karena Jokowi selama ini mencitrakan tokoh dari rakyat dan kebijakannya akan pro-rakyat, yang mayoritas masih berada dalam kemiskinan.

Terlebih, Jokowi dalam berbagai kesempatan terutama saat kampanye kemarin, selalu menegaskan akan menjunjung dan menerapkan konsep Tri Sakti Bung Karno saat memerintah. Yaitu, berdikari secara ekonomi; berdaulat secara politik; dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Salah satu bukti awal dan nyata bahwa Jokowi akan mengikuti 'petuah' proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut, siapa yang akan diangkat jadi menteri, terutama untuk menteri di bidang perekonomian. Apakah figur tersebut pro rakyat, nasionalis, bukan agen asing atau yang sudah terbukti berideologi neoliberal lewat pemikiran kebijakannya selama ini.


Jokowi harus memilih menteri yang betul-betul pro-rakyat dan ekonomi dalam negeri. Makanya, jangan sampai mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali mengulangi kesalahan Megawati Soekarnoputri saat memerintah dalam rentang waktu 2001-2004.

Megawati yang selama ini sesumbar sebagai pewaris dan pelanjut ideologi Bung Karno justru bertindak kontraproduktif. Ketua Umum DPP PDIP itu memang mengangkat ekonom pro rakyat, Kwik Kian Gie sebagai Kepala Bappenas. Namun, dia mempercayakan kursi Menteri Keuangan kepada Boediono yang sudah terbukti dalam kebijakannya tidak pro rakyat.

Tidak heran, Megawati menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan telepon. Ironisnya, momentum kenaikan tarif tiga komponen tersebut bersamaan yaitu saat akan memasuki Tahun Baru 2003.  Kebijakan itu jelas tidak lepas dari masukan menteri-menteri neolib.

Sekarang masih ada waktu untuk Jokowi mengangkat figur yang pro-rakyat. Dalam contoh yang simple, sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang punya konsep dan pemikiran bahwa BBM tidak harus naik. Ada sejumlah langkah alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan atau menutup defisit APBN. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya