Berita

mega-jokowi

Hati-hati, Jokowi Jangan Ulangi Kesalahan Megawati

SELASA, 21 OKTOBER 2014 | 20:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Harapan rakyat sangat besar kepada Presiden baru Indonesia, Joko Widodo. Salah satunya karena Jokowi selama ini mencitrakan tokoh dari rakyat dan kebijakannya akan pro-rakyat, yang mayoritas masih berada dalam kemiskinan.

Terlebih, Jokowi dalam berbagai kesempatan terutama saat kampanye kemarin, selalu menegaskan akan menjunjung dan menerapkan konsep Tri Sakti Bung Karno saat memerintah. Yaitu, berdikari secara ekonomi; berdaulat secara politik; dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Salah satu bukti awal dan nyata bahwa Jokowi akan mengikuti 'petuah' proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut, siapa yang akan diangkat jadi menteri, terutama untuk menteri di bidang perekonomian. Apakah figur tersebut pro rakyat, nasionalis, bukan agen asing atau yang sudah terbukti berideologi neoliberal lewat pemikiran kebijakannya selama ini.


Jokowi harus memilih menteri yang betul-betul pro-rakyat dan ekonomi dalam negeri. Makanya, jangan sampai mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali mengulangi kesalahan Megawati Soekarnoputri saat memerintah dalam rentang waktu 2001-2004.

Megawati yang selama ini sesumbar sebagai pewaris dan pelanjut ideologi Bung Karno justru bertindak kontraproduktif. Ketua Umum DPP PDIP itu memang mengangkat ekonom pro rakyat, Kwik Kian Gie sebagai Kepala Bappenas. Namun, dia mempercayakan kursi Menteri Keuangan kepada Boediono yang sudah terbukti dalam kebijakannya tidak pro rakyat.

Tidak heran, Megawati menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan telepon. Ironisnya, momentum kenaikan tarif tiga komponen tersebut bersamaan yaitu saat akan memasuki Tahun Baru 2003.  Kebijakan itu jelas tidak lepas dari masukan menteri-menteri neolib.

Sekarang masih ada waktu untuk Jokowi mengangkat figur yang pro-rakyat. Dalam contoh yang simple, sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang punya konsep dan pemikiran bahwa BBM tidak harus naik. Ada sejumlah langkah alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan atau menutup defisit APBN. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya