Harapan rakyat sangat besar kepada Presiden baru Indonesia, Joko Widodo. Salah satunya karena Jokowi selama ini mencitrakan tokoh dari rakyat dan kebijakannya akan pro-rakyat, yang mayoritas masih berada dalam kemiskinan.
Terlebih, Jokowi dalam berbagai kesempatan terutama saat kampanye kemarin, selalu menegaskan akan menjunjung dan menerapkan konsep Tri Sakti Bung Karno saat memerintah. Yaitu, berdikari secara ekonomi; berdaulat secara politik; dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Salah satu bukti awal dan nyata bahwa Jokowi akan mengikuti 'petuah' proklamator kemerdekaan Indonesia tersebut, siapa yang akan diangkat jadi menteri, terutama untuk menteri di bidang perekonomian. Apakah figur tersebut pro rakyat, nasionalis, bukan agen asing atau yang sudah terbukti berideologi neoliberal lewat pemikiran kebijakannya selama ini.
Jokowi harus memilih menteri yang betul-betul pro-rakyat dan ekonomi dalam negeri. Makanya, jangan sampai mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali mengulangi kesalahan Megawati Soekarnoputri saat memerintah dalam rentang waktu 2001-2004.
Megawati yang selama ini sesumbar sebagai pewaris dan pelanjut ideologi Bung Karno justru bertindak kontraproduktif. Ketua Umum DPP PDIP itu memang mengangkat ekonom pro rakyat, Kwik Kian Gie sebagai Kepala Bappenas. Namun, dia mempercayakan kursi Menteri Keuangan kepada Boediono yang sudah terbukti dalam kebijakannya tidak pro rakyat.
Tidak heran, Megawati menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan telepon. Ironisnya, momentum kenaikan tarif tiga komponen tersebut bersamaan yaitu saat akan memasuki Tahun Baru 2003. Kebijakan itu jelas tidak lepas dari masukan menteri-menteri neolib.
Sekarang masih ada waktu untuk Jokowi mengangkat figur yang pro-rakyat. Dalam contoh yang simple, sejauh ini ada beberapa nama tokoh yang punya konsep dan pemikiran bahwa BBM tidak harus naik. Ada sejumlah langkah alternatif yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan atau menutup defisit APBN.
[zul]
