Berita

Rachmawati Soekarnoputri/net

Politik

Bukan Pesta Rakyat yang Mengantar Simbol Feodalisme Masuk Istana

SENIN, 20 OKTOBER 2014 | 16:49 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Yang terjadi hari ini setelah Joko Widodo mengucap sumpah jabatan bukanlah pesta rakyat, melainkan pesta kemenangan boneka asing lewat mobilisasi massa pesta pora.

Demikian disampaikan Ketua Umum Front Pelopor Perjuangan (FPP), Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Senin (20/10).

"Bukan pesta rakyat, tapi pesta kemenangan proxy, mobilisasi dana, mobilisasi massal pesta pora, dan aparat keamanan berlapis untuk mengantar rezim baru masuk Istana dengan kereta kencana raja simbol feodalisme," kata Rachma.


Dia menganggap, Jokowi menempatkan dirinya selayaknya raja boneka neo-kolonialisme seperti masa sebelum proklamasi kemerdekaan, atau zaman kekuasaan VOC Belanda.

"Kata Bung Karno, Jasmerah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Belajarlah dari sejarah agar bangsa tidak kehilangan arah," tegasnya.

Penolakan putri Bung Karno ini kepada Jokowi bukan tanpa alasan, sebab Jokowi terindikasi terlibat kasus korupsi saat masih aktif menjabat walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Jokowi juga masih tersangkut masalah hukum yang belum sama sekali disentuh. Terahkir, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kejaksaan Agung justru menyatakan kasusnya ditutup. Ini ada apa," bebernya.

Untuk itu, FPP pernah menyambangi KPK guna meminta penjelasan korupsi anggaran pendidikan di Solo yang diduga melibatkan Jokowi pada 2012 lalu.

Rachma juga meyakini bahwa Jokowi berada di bawah kendali asing untuk kembali menjual kekayaan bangsa ini secara cuma-cuma kepada kapitalis internasional. [ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya