Berita

Politik

Jokowi harus Bisa Kelola Harapan Rakyat jadi Energi Kerja Pemerintahan

MINGGU, 19 OKTOBER 2014 | 16:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Usai dilantik secara resmi besok sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan penting yakni menjalankan program-programnya sesuai janji kampanye semasa Pilpres. Yaitu, kebijakan yang Tri sakti, Nawacita sebagai prioritas program serta 42 janji yang pernah disampaikan saat kampanye menjadi memori publik, yang terus dicatat sebagai komitmen nasional.

"Dokumen itu bakal diuji dalam kerja dan tindakan konkret, ditunggu masyarakat," jelas pengamat politik yang juga dosen FISIP Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, dalam keterangannya (Minggu, 19/10).

Lebih jauh dia mengingatkan, Pemerintahan Jokowi tentu tidak hanya menjawab kebutuhan pemilihnya, namun dipastikan demi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, besarnya harapan rakyat jangan dianggap beban, tetapi perlu dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik.

"Pemerintahan Jokowi harus mampu mengolah harapan rakyat menjadi energi bagi kerja pemerintahan. Dari gelagatnya, rakyat tidak semata berharap, tetapi mereka juga ingin menjadi subjek yang dapat berperan aktif terlibat menyukseskan kerja pembangunan. Ini modal awal yang mahal harganya," tegasnya.

Dukungan kepada Jokowi memang sangat besar. Tingginya antusiasi masyarakat dalam mempersiapkan dan menyambut pelantikan tersebut merupakan buktinya. Karena sebelumnya tidak pernah dialami oleh presiden yang akan dilantik. "Hal ini merupakan anti klimak dari ketegangan politik antara dua blok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sepanjang pemilihan presiden (Pilpres)," ungkapnya.

Apalagi, langkah taktis Jokowi yang bertemu dengan para pimpinan DPR, MPR serta DPD, bahkan silaturahminya dengan Prabowo, adalah pesan simbolik rekonsiliasi para tokoh memecah kebuntuan mereka. Jokowi ingin mengakhiri konflik personal, lalu mentransformasi energi konflik itu menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan.

Tapi, dia menambahkan, demi sehatnya sistem politik dan pemerintahan, check and balances antara pemerintah dan oposisi tetap dibutuhkan sesuai koridor konstitusi. "Bukan permusuhan dangkal dan pragmatis. Babak baru bakal dimulai," demikian Arie Sudjito. [zul]

Populer

Prabowo Perintahkan Sri Mulyani Pangkas Anggaran Seremonial

Kamis, 24 Oktober 2024 | 01:39

Karangan Bunga untuk Ferry Juliantono Terus Berdatangan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 12:24

Jejak S1 dan S2 Bahlil Lahadalia Tidak Terdaftar di PDDikti

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30

KPK Usut Keterlibatan Rachland Nashidik dalam Kasus Suap MA

Jumat, 25 Oktober 2024 | 23:11

UI Buka Suara soal Gelar Doktor Kilat Bahlil Lahadalia

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:21

Hikmah Heboh Fufufafa

Minggu, 20 Oktober 2024 | 19:22

Begini Kata PKS Soal Tidak Ada Kader di Kabinet Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 15:45

UPDATE

PDIP: Prabowo Presiden Kita Semua

Selasa, 29 Oktober 2024 | 01:59

AdMedika Hadirkan Solusi Digital Kesehatan Terintegrasi

Selasa, 29 Oktober 2024 | 01:45

Hasto Tancap Gas Pimpin Safari Politik di Jatim

Selasa, 29 Oktober 2024 | 01:33

Korps Baret Ungu Gelar Event Bergengsi Binsat 2024

Selasa, 29 Oktober 2024 | 01:19

Sultan Tidore Ajak Anak Muda Aktif dalam Pembangunan

Selasa, 29 Oktober 2024 | 00:59

Perluas Layanan Data Center, Telkom Resmikan neuCentrIX Cirebon

Selasa, 29 Oktober 2024 | 00:49

Pindad Sambut Baik Arahan Prabowo soal Mobil Dinas Pemerintahan

Selasa, 29 Oktober 2024 | 00:33

KPK Dalami Peran 2 Vice President ASDP terkait Akuisisi Berujung Korupsi Rp1,2 Triliun

Selasa, 29 Oktober 2024 | 00:32

Transisi Kepemimpinan Tonggak Penting Menuju Indonesia Emas 2045

Selasa, 29 Oktober 2024 | 00:17

Terseret Saham BUMN, IHSG Rebah di 7.634,63

Selasa, 29 Oktober 2024 | 00:14

Selengkapnya