Berita

Politik

Jokowi harus Bisa Kelola Harapan Rakyat jadi Energi Kerja Pemerintahan

MINGGU, 19 OKTOBER 2014 | 16:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Usai dilantik secara resmi besok sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan penting yakni menjalankan program-programnya sesuai janji kampanye semasa Pilpres. Yaitu, kebijakan yang Tri sakti, Nawacita sebagai prioritas program serta 42 janji yang pernah disampaikan saat kampanye menjadi memori publik, yang terus dicatat sebagai komitmen nasional.

"Dokumen itu bakal diuji dalam kerja dan tindakan konkret, ditunggu masyarakat," jelas pengamat politik yang juga dosen FISIP Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, dalam keterangannya (Minggu, 19/10).

Lebih jauh dia mengingatkan, Pemerintahan Jokowi tentu tidak hanya menjawab kebutuhan pemilihnya, namun dipastikan demi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, besarnya harapan rakyat jangan dianggap beban, tetapi perlu dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik.


"Pemerintahan Jokowi harus mampu mengolah harapan rakyat menjadi energi bagi kerja pemerintahan. Dari gelagatnya, rakyat tidak semata berharap, tetapi mereka juga ingin menjadi subjek yang dapat berperan aktif terlibat menyukseskan kerja pembangunan. Ini modal awal yang mahal harganya," tegasnya.

Dukungan kepada Jokowi memang sangat besar. Tingginya antusiasi masyarakat dalam mempersiapkan dan menyambut pelantikan tersebut merupakan buktinya. Karena sebelumnya tidak pernah dialami oleh presiden yang akan dilantik. "Hal ini merupakan anti klimak dari ketegangan politik antara dua blok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sepanjang pemilihan presiden (Pilpres)," ungkapnya.

Apalagi, langkah taktis Jokowi yang bertemu dengan para pimpinan DPR, MPR serta DPD, bahkan silaturahminya dengan Prabowo, adalah pesan simbolik rekonsiliasi para tokoh memecah kebuntuan mereka. Jokowi ingin mengakhiri konflik personal, lalu mentransformasi energi konflik itu menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan.

Tapi, dia menambahkan, demi sehatnya sistem politik dan pemerintahan, check and balances antara pemerintah dan oposisi tetap dibutuhkan sesuai koridor konstitusi. "Bukan permusuhan dangkal dan pragmatis. Babak baru bakal dimulai," demikian Arie Sudjito. [zul]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

UPDATE

Tiga Jaksa di Banten Diberhentikan Usai jadi Tersangka Dugaan Pemerasan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:59

Bakamla Kukuhkan Pengawak HSC 32-05 Tingkatkan Keamanan Maritim

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:45

Ketum HAPPI: Tata Kelola Sempadan Harus Pantai Kuat dan Berkeadilan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:05

11 Pejabat Baru Pemprov DKI Dituntut Bekerja Cepat

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:51

Koperasi dan Sistem Ekonomi Alternatif

Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:24

KN Pulau Dana-323 Bawa 92,2 Ton Bantuan ke Sumatera

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:50

Mutu Pangan SPPG Wongkaditi Barat Jawab Keraguan Publik

Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:25

Korban Bencana yang Ogah Tinggal di Huntara Bakal Dikasih Duit Segini

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:59

Relawan Pertamina Jemput Bola

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:42

Pramono dan Bang Doel Doakan Persija Kembali Juara

Sabtu, 20 Desember 2025 | 02:25

Selengkapnya