Berita

Politik

Jokowi harus Bisa Kelola Harapan Rakyat jadi Energi Kerja Pemerintahan

MINGGU, 19 OKTOBER 2014 | 16:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Usai dilantik secara resmi besok sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan penting yakni menjalankan program-programnya sesuai janji kampanye semasa Pilpres. Yaitu, kebijakan yang Tri sakti, Nawacita sebagai prioritas program serta 42 janji yang pernah disampaikan saat kampanye menjadi memori publik, yang terus dicatat sebagai komitmen nasional.

"Dokumen itu bakal diuji dalam kerja dan tindakan konkret, ditunggu masyarakat," jelas pengamat politik yang juga dosen FISIP Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, dalam keterangannya (Minggu, 19/10).

Lebih jauh dia mengingatkan, Pemerintahan Jokowi tentu tidak hanya menjawab kebutuhan pemilihnya, namun dipastikan demi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, besarnya harapan rakyat jangan dianggap beban, tetapi perlu dimaknai sebagai bentuk kepercayaan publik.


"Pemerintahan Jokowi harus mampu mengolah harapan rakyat menjadi energi bagi kerja pemerintahan. Dari gelagatnya, rakyat tidak semata berharap, tetapi mereka juga ingin menjadi subjek yang dapat berperan aktif terlibat menyukseskan kerja pembangunan. Ini modal awal yang mahal harganya," tegasnya.

Dukungan kepada Jokowi memang sangat besar. Tingginya antusiasi masyarakat dalam mempersiapkan dan menyambut pelantikan tersebut merupakan buktinya. Karena sebelumnya tidak pernah dialami oleh presiden yang akan dilantik. "Hal ini merupakan anti klimak dari ketegangan politik antara dua blok Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) sepanjang pemilihan presiden (Pilpres)," ungkapnya.

Apalagi, langkah taktis Jokowi yang bertemu dengan para pimpinan DPR, MPR serta DPD, bahkan silaturahminya dengan Prabowo, adalah pesan simbolik rekonsiliasi para tokoh memecah kebuntuan mereka. Jokowi ingin mengakhiri konflik personal, lalu mentransformasi energi konflik itu menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan.

Tapi, dia menambahkan, demi sehatnya sistem politik dan pemerintahan, check and balances antara pemerintah dan oposisi tetap dibutuhkan sesuai koridor konstitusi. "Bukan permusuhan dangkal dan pragmatis. Babak baru bakal dimulai," demikian Arie Sudjito. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Suahasil Puji Bea Cukai Setelah Purbaya Tersingkir, Ada Apa Nih?

Minggu, 20 September 2026 | 19:41

Tim Qonun Asasi Sebut Wacana Muktamar Ulang NU Tak Punya Dasar

Minggu, 20 September 2026 | 19:29

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Rusia Gelar Pemilu Parlemen di Wilayah Ukraina yang Diduduki

Minggu, 20 September 2026 | 18:48

Negosiasi dengan Houthi, Solusi Arab Saudi

Minggu, 20 September 2026 | 18:43

Datangi Pospera, Ratusan Warga Minta Turunkan Desil

Minggu, 20 September 2026 | 18:18

Honor Play 11 Resmi Meluncur, Bawa Baterai Jumbo 8.300 mAh

Minggu, 20 September 2026 | 18:06

Timur Tengah Memanas, Trump Cepat-cepat Tinggalkan Camp David

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

Apa Itu Perairan Masalembo yang Dijuluki Segitiga Bermuda Indonesia?

Minggu, 20 September 2026 | 17:50

BNI dan Unpad Perkuat Ekosistem Kampus melalui Layanan Digital Terintegrasi

Minggu, 20 September 2026 | 17:28

Selengkapnya