Berita

jokowi/net

Politik

Jokowi Bukan Petugas Partai, Jangan Tampung Antek Neolib dalam Kabinet

MINGGU, 19 OKTOBER 2014 | 14:58 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Besok, dalam hari yang bersejarah untuk rakyat Indonesia, presiden terpilih Joko Widodo yang dilantik, bukan lagi "petugas partai" yang seperti pernah diutarakan Megawati Soekarnoputri selaku bosnya di PDI Perjuangan.

"Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK pada dasarnya  pelantikan yang dilakukan rakyat untuk mereka memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan," kata relawan Jokowi-JK dan aktivis 98 Jawa Tengah, Muhamad Khabib, dalam pesan elektronik kepada redaksi, Minggu (19/10).

Jokowi sekarang bukan lagi petugas partai, petugas ormas, atau petugas apapun itu namanya. Jokowi adalah "petugas rakyat", salah satu anak bangsa yang diberi tugas oleh rakyat dan bersama-sama rakyat untuk mengatur, mengelola dan menyejahterakan seluruh elemen bangsa ini tanpa terkecuali. Rakyat melalui tangan panjang para relawannya, akan terus mengawal Jokowi-JK sampai lima tahun ke depan, sesuai aturan main yang disepakati dalam UUD.


Untuk itu, lanjut dia, para relawan yang notabenenya adalah rakyat, berharap penuh kepada mereka berdua agar memegang amanah, harapan dan kehendak rakyat secara benar dan konsisten. Kosep dasar bagaimana menjalankan amanah rakyat secara benar dan konsisten telah dirumuskan oleh the founding fathers, yakni berupa Tri Sakti "berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya".

"Jika konsep itu semua dijalankan, maka kami meyakini tidak akan terjadi yang namanya mafia migas, mafia pangan, korupsi, budaya konsumerisme,  pelanggaran kedaulatan," tambahnya.

Para relawan mendesak Jokowi sebagai "petugas rakyat" mampu merekrut para pembantunya di kabinet dengan memperhatikan track record,  komitmen dan loyalitas pada konsep Tri Sakti. Jokowi harus mewaspadai mereka para antek ideologi neoliberal.

Kekhawatiran para relawan dan aktivis akhir-akhir ini memang terjadi, karena kuatnya rumor bahwa sosok tokoh neoliberal akan masuk di jajaran kabinet Jokowi-JK, sebut saja Sri Mulyani, Kuntoro Mangkusubroto dan Chatib Basri. Para aktivis dan relawan merasa resah akan hadirnya sosok neoliberal tersebut. Karena terbukti Para aktivis & relawan merasa resah akan hadirnya sosok neoliberal tersebut. Karena terbukti ebijakan-kebijakan neoliberal telah menjerumuskan bangsa Indonesia menjadi bangsa salah arah, kepentingan dan keberpihakan negara kepada rakyat telah dipangkas antek antek neoliberal.

"Dan yang pasti bahwa aliran neoliberal ini sangat bertentangan dengan ajaran dan semangat Tri Sakti," tegas Khabib.[ald]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya