. Jokowi pasti memahami kapasitas dan kemampuan kader-kader PDI Perjuangan yang layak jadi menteri. Karena itu, bila akhirnya Jokowi mengajak Puan Maharani masuk dalam kabinet itu pasti karena pertimbangan yang obyektif.
"Menilai kapasitas Puan hanya karena latar belakang keluarga menghilangkan fakta lain yang dialami atau diperjuangkan Puan, sangat tidak etis dan subjektif," kata peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, beberapa saat lalu (Minggu, 19/10).
Menurutnya, Puan Maharani adalah kader yang telah melewati berbagai proses pengkaderan di PDIP. Jika ia kini menduduki pos jabatan Ketua DPP Bidang Politik PDIP, hal itu sangat wajar sesuai proses kaderisasi di internal PDIP. Faktanya, ia mampu mengemban jabatan tersebut dan PDIP sukses pada pemilu 2014.
"Puan Maharani harus diberikan peluang yang sama dengan profesional partai lainnya.‬ Bahwa selain punya latar belakang pendidikan yang terverifikasi, Puan juga meraih banyak prestasi di partai dalam mengantarkan Jokowi-Jusuf
Kalla memenangi pemilu presiden (Pilpres)," kata Lucius.
Ia menjelaskan, dalam dunia politik kepercayaan rakyat saat pemilu selalu menjadi indikator kesuksesan politikus. Atas hal itu, Puan sudah menjawabnya dengan meraih suara terbanyak pada pelaksaan pemilu, bahkan secara nasional merupakan peraih suara terbanyak, melewati angka BPP.
"‪Jadi dengan modal prestasinya, sudah layak sebenarnya Puan Maharani diganjar posisi politik lain sebagai apresiasi atas kemampuannya memimpin selama ini, termasuk menjadi menteri yang sesuai dengan kemampuannya," kata Lucius.‬
Ia pun berharap publik tidak menghakiminya sebagai figur yang tak berprestasi hanya karena opini yang dibangun oleh lawan politiknya. Masyarakat diharapkan objektif menilai dan jika diberi kesempatan oleh Jokowi, penilaian semestinya datang setelah melihat hasil kerjanya.
"Jika jadi anggota kabinet, ini adalah ajang pembuktian diri seorang Puan Maharani. Apakah dia mampu atau tidak, diberi kesempatan dulu," demikian Lucius.
[ysa]
