Berita

Nama-nama Menteri Beredar, Masyarakat Diminta Bersabar Tunggu Info Resmi dari Jokowi

SABTU, 18 OKTOBER 2014 | 19:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masyarakat Indonesia diminta untuk bersabar menunggu Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan secara resmi komposisi kabinet pemerintahan periode 2014-2019 mendatang.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan demikian terkait beredarnya berbagai susunan komposisi kabinet belakangan ini di masyarakat.

"Terhadap berbagai nama-nama tersebut, masyarakat dihadapkan untuk sabar, mengingat pentingnya pengecekan nama-nama tersebut agar benar-benar bersih dari berbagai persoalan korupsi," tegas Hasto dalam siaran persnya (Sabtu, 18/10).


Karena, Jokowi saat kampanye sudah berjanji akan melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri jejak para kandidat untuk memastikan terbentuknya pemerintahan yang bersih. Saat ini penelusuran itu sedang dilakukan.

"Sementara sambil menunggu proses di PPATK dan KPK tersebut, seluruh fokus saat ini diletakkan pada pelantikan presiden dan wapres tanggal 20 Oktober yang akan datang," tegasnya.

Dengan adanya pemerintahan bersih, bekerja, merakyat, dan hanya tunduk satu-satunya pada kepentingan rakyat tersebut, maka berbagai persoalan ekonomi yang cukup berat yang akan dihadapi Jokowi seperti defisit anggaran yang besar dan beban subsidi yang menggunung, serta berbagai bentuk korupsi yang sistemik diharapkan dapat secepatnya diatasi.

Meski begitu dia menilai, beredarnya berbagai susunan komposisi kabinet Jokowi-JK menunjukkan luasnya perhatian dan harapan Publik terhadap kabinet Trisakti Jokowi untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Di sisi lain, hal itu juga mencerminkan berbagai spekulasi, dan bahkan ada yang menggunakan sebagai sarana kampanye untuk mempromosisikan dirinya agar bisa masuk dalam gerbong kabinet perubahan tersebut. "Berbagai nama-nama yang muncul tentu saja sah-sah saja, mengingat sosok Jokowi sendiri begitu terbuka menyampaikan kebijakan strategisnya," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya