Berita

ilustrasi/net

Pertahanan

Demokrat: Pemerintahan Baru Harus Perhatikan Sistem Pertahanan

SABTU, 18 OKTOBER 2014 | 05:41 WIB | LAPORAN:

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) diminta dapat lebih memerhatikan sistem pertahanan negara, seperti apa yang sudah dilakukan pada periode sebelumnya.

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah membangun pertahanan Indonesia dengan baik. Menurutnya, tidak sedikit dana APBN yang digelontorkan untuk memperkuat alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Presiden yang baru harus memerhatikan sektor ini. Kalau perlu dana untuk pertahanan ditambah," jelasnya dalam diskusi bertema 'Satu Dasawarsa Catatan Untuk Indonesia: Politik Kebijakan Hankam dan Komitmen Revitalisasi Alutsista dan Postur Pertahanan Indonesia' di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta (Jumat, 17/10).


Pohan menambahkan, pemerintahan SBY secara bertahap telah menaikkan dana untuk sistem pertahanan negara.

"Sekitar Rp 97 triliun untuk memperkuat pertahanan. Terbesar sepanjang sejarah bangsa ini berdiri," ungkapnya.

Selain itu, SBY juga telah meningkatkan kesejahteraan para prajurit. Menurutnya, akan percuma jika peralatan tempur canggih namun para prajurit tidak mendapatkan sesuatu yang layak.

"Yang tidak kalah penting adalah the man behind the gun. Di mana para prajurit harus mendapatkan kesejahteraan yang layak," tegas Pohan yang juga mantan anggota Komisi I DPR. [why]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya