Berita

ilustrasi/net

Hukum

Mahasiswa Tolak Sri Mulyani Jadi Menteri

JUMAT, 17 OKTOBER 2014 | 23:02 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sekitar 150 massa dari Aliansi Mahasiswa untuk Indonesia Bersih menggelar unujuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat siang (17/10).

Mereka mendesak KPK menangkap mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat direktur World Bank Sri Mulyani.

Yudha selaku juru bicara Aliansi Mahasiswa untuk Indonesia Bersih mengatakan, Sri Mulyani dan Wakil Presiden Boediono tidak bisa lepas tangan terhadap skandal mega korupsi Bank Centruy.


"Kedua orang ini yang menentukan kucuran dana ke Bank Century," katanya kepada wartawan.

Dia menjelaskan, Sri Mulyani yang saat itu menjabat Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan pejabat paling bertanggung jawab dengan kebijakan bailout Bank Century.

Karena itu, Aliansi Mahasiswa untuk Indonesia Bersih dengan tegas menolak jika Sri Mulyani diangkat jadi menteri di pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Kami tidak ingin orang yang bermasalah seperti Sri Mulyani menjadi menteri," ujar Yudha.

Selain Sri Mulyani dan Boediono, KPK juga didesak mengusut dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi proyek Hambalang.

Menurut Yudha, dari keterangan beberapa saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, putra bungsu Presiden SBY itu ikut menikmati uang hasil korupsi.

"Kenapa sampai sekarang Ibas tidak diperiksa dan ditahan. Dia terindikasi terlibat korupsi Hambalang," tanya Yudha. [why]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya