Berita

andika perkasa/net

Pertahanan

Mantan Kasum TNI Akui Andika Perkasa Memang Berkualitas Tinggi

JUMAT, 17 OKTOBER 2014 | 01:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pengangkatan Brigjen Muhammad Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) mendapat sorotan karena berbau nepotisme.

Andika adalah menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono, yang menjadi tokoh penting di balik pemenangan presiden terpilih, Joko Widodo.

Namun, di mata mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo, kebijakan Panglima TNI menempatkan Andika Perkasa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, sebagai Komandan Paspamres era pemerintahan Joko Widodo, tak perlu dipermasalahkan.


"Yang saya tahu Andhika Perkasa adalah perwira terbaik Akademi Militer tahun 87, berkualifikasi intelijen, komando dan anti teror. Ia pernah bertugas di Sat 81 Kopassus dan BIN," kata Prabowo kepada , Kamis (16/10).

Di matanya, Andika memiliki keterampilan militer, fisik maupun non fisik di atas rata-rata dan memiliki pengalaman tugas yang lengkap. Misalnya, pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soeharto saat kunjungan ke Bosnia dan Yugoslavia.

"Karena dia berkualitas, maka dia pernah saya angkat menjadi sekretaris pribadi saya sewaktu saya menjabat Kasum TNI," ungkapnya.

Dia memahami mengapa isu bagi-bagi jabatan berkembang mengingat Andika merupakan menantu Hendropriyono yang merupakan pendukung utama presiden terpilih, Jokowi. Apalagi, kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko, penempatan Andika adalah atas permintaan Jokowi sendiri.

Dia mengungkapkan, di era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono, adalah hal lazim bila penunjukan beberapa jabatan strategis di TNI AD adalah "hak" presiden, yaitu jabatan Danpaspampres, Danjen Kopassus, Pangdam Jaya dan Pangkostrad.

"Lagipula, tentang Andika ini, menurut saya tidak ada teman kelasnya yang mampu mengimbangi pengalaman dan prestasi tugasnya di bidang intelijen dan penaggulangan teror," tutup Suryo. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya