Selama ini para menteri di bidang ekonomi memiliki kecenderungan sangat kuat untuk meminggirkan kebangsaan. Bahkan ada menteri yang terang-terangan mengatakan tidak ada tempat nasionalime. Hal itu sangat bertolak belakang dengan falsafah Trisakti.
Makanya tak heran, dalam 10 tahun terakhir indeks gini meningkat dari 0,35 menjadi 0,45. Kesenjangan ekonomi masyarakat semakin lebar.
"Bicara Trisakti dasarnya rasa kebangsaan, bagaimana nasib rakyat mau diperbaiki kalau tidak ada rasa kebangsaan," tegas pengamat ekonomi kerakyatan yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Revrisond Baswir, (Selasa, 14/10).
Makanya, pemerintahan Joko Widodo mendatang perlu mengkaji secara mendalam mengenai tahapan untuk mewujudkan ekonomi berdikari. Sehingga ada penjabaran yang lebih rinci baik dalam setahun maupun lima tahun ke depan. Penjabaran terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk berangsur-angsur meningkatkan keberdikarian.
Karena Jokowi sejak awal masa pencalonannya pada pemilihan presiden 2014 sudah menegaskan bahwa platform dan kebijakan perekonomiannya adalah berdikari.
Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, lanjutnya, hal terpenting yang harus dilakukan Jokowi-JK adalah menerjemahkan visi-misi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi-misi Trisakti tersebut harus segera diterjemahkan ke dalam RPJMN. Sebab, RPJMN menjadi dasar penyusunan RAPBN yang krusial.
"Kalau RPJMN tidak sinkron dengan visi-misi, maka APBN akan melenceng," tegasnya.
[zul]
