Berita

jusuf kalla/net

JK: DPR Tidak Bisa Menjatuhkan Pemerintah

SELASA, 14 OKTOBER 2014 | 14:17 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Indonesia menggunakan sistem presidensil. Dengan demikian, DPR tidak bisa menjatuhkan pemerintah, dan pemerintah tidak bisa membubarkan DPR.

Demikian disampaikan wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla, dalam dalam silaturrahmi dan ramah tamah dengan Forum Pimpinan Redaksi Jawa Pos Group di Ciputra World, Jakarta (Selasa, 14/10).

"(Indonesia) beda dengan negara yang parlementer seperti di Thailand dan Jepang. Di Jepang, pernah dalam dua tahun ada tiga pemerintahan," kata JK.


Karena itu, ungkap JK, tidak perlu mengkhawatirkan ada gejolak politik di Indonesia. Bahkan, meskipun Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai parlemen, tapi pasti tidak akan menghalangi pemerintahan.

JK mengingatkan lagi, tugas DPR ada tiga. Yaitu membuat UU, membuat anggaran, dan dan pengawasan.

"Bagus kalau DPR mengawasi (pemerintah) 24 jam," ungkap JK. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya