Pengangkatan Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana World Bank tidak lepas dari kesepakatan rejim SBY-Boediono dengan World Bank dan upaya penyelamatan dari skandal bailout Bank Century.
Keberadaan Sri Mulyani sekaligus untuk memperlancar kepentingan pinjaman utang World Bank pada pemerintah RI untuk mengatasi defisit APBN agar liberalisasi ekonomi di Indonesia tidak terhambat.
Selain pinjaman utang World Bank, cara mengatasi defisit (APBN-P 2015) adalah dengan menerapkan reformasi ekonomi melalui politik anggaran (penguatan sistem keuangan nasional) di sektor pajak-investasi.
"Nah, kini atas desakan kubu neoliberal, muncul lah nama srikandi Centurygate tersebut sebagai kandidat kuat dalam tim ekonomi kabinet Jokowi-JK," jelas Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lamen Hendra Saputra dalam pesan singkat yang diterima RMOL (Selasa, 14/10).
Jika benar Jokowi-JK dan Megawati benar-benar menarik Sri Mulyani dalam kabinet, sudah pasti pemerintahan mendatang akan terjangkit virus neolib. Makanya, dapat dipastikan tidak ada perubahan yang signifikan untuk kesejahteraan rakyat.
Karena yang dilakukan Sri Mulyani pasti akan melanjutkan program ekonomi era SBY yang hanya mampu melakukan pencabutan subsidi dan memberi subsidi orang, tidak pernah berfikir bagaimana Indonesia menjadi bangsa yang produktif, dapat menyerap tenaga kerja yang luas.
"Lalu apa bedanya SBY-Boediono dan Jokowi-JK? fisiknya saja, kebijakannya tetap tidak mampu melawan tekanan IMF/Bank Dunia dan kaum neolib. Jika tidak ingin itu terjadi Jokowi-JK harus segera mencoret Sri Mulyani dari daftar kandidat menteri ekonominya, sebelum rakyat Indonesia kembali 'gigit jari'," tandasnya.
[zul]
