Presiden terpilih Joko Widodo dan koalisinya gagal membangun komunikasi politik di parlemen. Terbukti dengan serangkaian kekalahan yang dialami Koalisi Indonesia Hebat terutama pada saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR.
"Pada saat itu pasar sudah bereaksi negatif terhadap pemerintahan Jokowi yang akan datang," ujar pengamat ekonomi politik, Dahnil Anzar Simanjuntak, pagi ini (Selasa, 14/10).
Makanya, komposisi dan penyusunan kabinet yang saat ini menjadi pertaruhan berikut. Apakah Jokowi akan mendapatkan sentimen positif atau negatif dari pasar dan publik Indonesia.
Menurutnya, setidaknya Jokowi harus memperhatikan tiga hal dalam memilih menteri-menteri yang pantas duduk di kabinetnya nanti.
Pertama, mereka harus figur yang memiliki rekam jejak bebas dari korupsi dan dugaan praktek rente lainnya. Karena sesungguhnya, the bottlenecking pembangunan ekonomi Indonesia adalah korupsi, korupsi dan prilaku rente yang telah terbukti memperlambat pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Kedua, figur menteri Jokowi tentu orang yang kompeten di bidang tugasnya kelak, tidak penting apakah dari partai atau non-partai, yang terpenting mereka profesional dan kompeten," terang dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini.
Ketiga, figur menteri yang akan diangkat juga harus memiliki kapasitas komunikasi politik yang baik. Mengingat lemahnya komunikasi politik Koalisi Indonesia Hebat, Jokowi perlu membangun Tim Kabinet yang mampu membangun komunikasi baik dengan parlemen.
"Bila tidak, pemerintah Jokowi sulit mendorong percepatan pembangunan Indonesia ke depan dengan deretan tantangan yang tidak mudah," demikian pria berkacamata yang akrab disapa Anin ini.
[zul]
