RMOL. Tiga aktivis perempuan Indonesia berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan berdampingan dengan hajatan besar United Nations World Conference on Indigenous Peoples (WCIP), suatu kegiatan tingkat internasional di Markas PBB, New York, AS pada tanggal 22-23 September 2014.
Ketiga aktivis tersebut dikirim JASS (Just Associates) dan Forum Aktivis Perempuan Muda (FAMM Indonesia).
Mereka adalah Olvy Octavianita Tumbelaka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, Kalimantan Timur; Marlien Elvira Marantika dari HUMANUM, Maluku; dan Dina Lumbantobing dari Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA), Sumatera Utara.
Dalam siaran pers yang diterima sesaat lalu (Senin, 13/10), disebutkan mereka antara lain terlibat bagian dalam forum JASS bertema “Our Voices Matter: Indigenous Women Forging a Just and Sustainable Future.â€
Bersama dengan perempuan adat dan pedesaan dari Asia Tenggara, Meksiko dan Amerika Tengah, mereka membahas strategi untuk membangun kekuatan kolektif perempuan di dalam masyarakat dan organisasi dalam menghadapi industri ekstraktif yang mengancam wilayah dan sumber daya alam. Setelah itu menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan internasional, pemimpin LSM dan pejabat pemerintah.
“Sejarah panjang penundukan oleh kolonialisme telah memiskinkan masyarakat adat. Tidak diakuinya hak asasi manusia kami menyebabkan krisis identitas dan marjinalisasi. Sayangnya, kami melihat pola yang sama terjadi terhadap perempuan adat di berbagai belahan dunia,†jelas Marlien Elvira Marantika.
Tak hanya itu, mereka juga mengambil bagian dalam "Lokakarya Pertukaran Pengalaman" yang penuh semangat dengan 10 peserta dan 5 fasilitator dari Asia Tenggara dan Meso Amerika. Mereka menemukan masalah dan dilema serupa juga dihadapi aktivis perempuan di negara lain di mana perempuan mengalami diskriminasi dari dalam dan dari luar masyarakat adat mereka. Dengan demikian, perempuan adat mengalami berbagai bentuk penindasan berlapis yang saling beririsan satu sama lain (interseksional).
“Kami sebagai manusia tidak makan emas, batubara dan tidak minum minyak kelapa sawit yang diproduksi dari berbagai eksploitasi yang dilakukan. Jadi untuk siapa semua ini?†ujar Olvy, seorang perempuan dari suku Benuaq, Kalimantan Timur di dalam lokakarya tersebut.
Di Indonesia, hampir 90% adalah masyarakat adat. Namun dalam kelompok-kelompok adat ini ada isu etnis minoritas di mana mereka dianggap terbelakang atau kurang beradab sehingga ditekan untuk mengikuti pola masyarakat modern melalui relokasi pemukiman, penggunaan bahasa nasional, dan lain-lain. Selain itu, dinamika kehidupan dan kekuatan perempuan adat, khususnya perempuan muda, belum dibahas secara khusus di isu masyarakat adat arus utama.
Olvy menggarisbawahi upaya yang dilakukan komunitasnya. “Kami melawan kebodohan diri sendiri. Kami ambil alih tanah kami melalui kampanye dan pemetaan wilayah yang kami miliki" Kami membuat penelitian sendiri dan melakukan dengar pendapat dengan mengundang semua pihak yang terlibat dalam penghancuran komunitas kami.â€
Tim JASS Asia Tenggara dan FAMM Indonesia bergabung dengan delegasi lain dari seluruh dunia dalam kegiatan "Perempuan Memimpin Solusi bagi Perubahan Iklim dan Pawai People's Climate" di mana mereka berhasil menarik perhatian internasional seputar dampak dari pemanasan global dan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran terhadap perempuan adat.
Mereka mengamati terjadinya peningkatan bencana alam yang tidak biasa dan kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim yang menghancurkan budaya dan mata pencaharian perempuan adat. Sementara perempuan seringkali sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dalam kondisi yang lebih sulit, membangun kembali masyarakat pasca bencana dan memimpin masyarakatnya
menghadapi perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan lain-lain.
“Berdasarkan pengalaman kami, pengorganisasian komunitas dan peningkatan kapasitas yang didukung oleh JASS-SEA dan FAMM Indonesia berhasil memperkuat pengetahuan dan kapasitas pemimpin perempuan muda potensial untuk kembali menginspirasi masyarakat mereka untuk mengorganisasi diri sendiri dan membangun kekuatan bersama,†ujar Elvira Marantika.
Bagi mereka, pengetahuan dan informasi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut akan membantu untuk mengorganisasi dan menganalisis kekuasaan dalam masyarakat adat.
"Kerja kami menunjukkan pentingnya pengorganisasian masyarakat sebagai strategi utama untuk membawa perubahan nyata mendukung perempuan pribumi dalam membangun kapasitas mereka agar dapat memutuskan prioritas pembangunan mereka sendiri yang akan mempengaruhi kehidupan, keyakinan, kesejahteraan spiritual dan lembaga, serta untuk menerapkan kontrol atas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.
"Oleh karena itu, JASS Asia Tenggara dan FAMM Indonesia akan bergerak bersama untuk membuat perubahan," tandasnya.
[zul]
