Berita

bambang soesatyo/net

Politik

Konyol dan Berlebihan, KMP Dicurigai Punya Agenda Memakzulkan Jokowi

MINGGU, 12 OKTOBER 2014 | 19:07 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen sebenarnya sudah sejalan dengan keinginan awal Joko Widodo saat dia mulai membangun koalisi partai politik menuju pentas Pemilihan Presiden 2014 ini. Sebab itulah tak perlu diratapi.
 
"Saya yakin, semua orang masih ingat dengan pernyataan Jokowi tentang koalisi parpol yang dibutuhkannya untuk maju ke pentas Pilpres. Jokowi waktu itu menegaskan, dia butuh koalisi ramping dan menghindari koalisi gemuk," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo dalam pernyataannya, Minggu (12/10).
 
Menurut Bambang, pilihan Jokowi pada koalisi ramping otomatis mendorong sebagian besar parpol bersekutu dan berseberangan dengannya selama proses menuju pelaksanaan Pilpres maupun pasca Pilpres.


"Fakta ini harus diterima sebagai konsekuensi logis dari pilihan Jokowi itu. Dan, ketika pilihan itu teraktualisasikan oleh dominasi KMP di DPR-MPR,  Jokowi dan para pendukungnya semestinya tidak meradang," tegasnya.

Sebaliknya, ia mencermati dominasi KMP justru dikecam para pendukung Jokowi. KPM juga dicurigai ingin menjegal program pemerintahan baru Jokowi-JK.

"Bahkan, lebih konyol lagi, KMP juga dicurigai punya agenda memakzulkan Jokowi," tambahnya.

Kecurigaan itu, menurut dia, bukan hanya berlebihan, tetapi sudah menjadi angan-angan yang sama sekali tidak relevan.

"Bayangkan, pelantikan Jokowi saja belum terlaksana tetapi banyak orang begitu sering menyuarakan kecurigaan tentang kemungkinan pemakzulan," protesnya.

Mereka, kata Bambang, seakan-akan sudah bisa menebak tindak inkonstitusional apa yang akan dilakukan Jokowi. Kecenderungan ini dinilainya amat menggelikan.

"Mereka lupa bahwa kewajiban bagi pemerintah dan DPR untuk menjalin komunikasi akan meminimalisir potensi kesalahan yang mungkin saja bisa dilakukan presiden," tutup Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini.[wid]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya