Berita

rachmawati

Rachmawati: Jangan Barter NKRI demi Seorang Jokowi

SABTU, 11 OKTOBER 2014 | 19:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri kembali menyerukan agar TNI bertindak tegas terhadap setiap gerakan separatisme. Karena jangan sampai ada wilayah Indonesia yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegasan itu disampaikan Rachmawati terkait ajakan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis kepada daerah lain untuk mengajukan referendum kalau sampai pelantikan Joko Widodo sebagai presiden dijegal. Meski sebagai wacana, Cornelis akan menyiapkan tiga opsi. Yaitu cabut UU Pilkada, pembentukan negara bagian dan merdeka per pulau.

Tak hanya Cornelis, juga berkembang soal adanya gerakan untuk menggelar refendum di Papua. Bahkan pada tanggal 18-19 September 2014 lalu, ada rapat atau konferensi di Melbourne, Australia. Disebutkan, Jokowi telah mengirim proposal referendum Papua, dan kalau terjadi krisis, Australia siap masuk.


"Alangkah kerdilnya pikiran tersebut. Dan alangkah mahalnya harga yang harus dibayar demi kekuasaan semata kalau Jokowi dijegal. Demi untuk seorang Jokowi," tegasnya dalam pesan singkat kepada (Sabtu, 11/10).

Putri Bung Karno yang akrab disapa Mbak Rachma ini sendiri sudah mengeluarkan somasi terhadap Gubernur Kalbar karena telah melakukan ancaman akan mereferendum serta menghasut provinsi lain melalui Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk mendirikan negara bagian perpulau.

Karena menurutnya, hal itu jelas pengkhianatan terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 dn NKRI. Bahkan seruan Cornelis itu dapat dikatagorikan sebagai upaya makar sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 104, 106, 108, 110, 111, 154 dan 156. Demikian pula upaya mereferendum Papua. (Baca: Pimpinan DPR Kaget dengan Isu Proposal Referendum Papua)

Dengan berbagai gejala itu, dia yakin, asing memang berdiri di belakang rezim Jokowi. Bahkan sudah turut bermain saat Pilpres kemarin. "Tidak sepatutnya masalah kekuasaan dibarter dengan disintegrasi bangsa," katanya mengingatkan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya