Berita

Publik Menunggu Janji Jokowi, Tidak Bagi-bagi Kursi Menteri

SABTU, 11 OKTOBER 2014 | 18:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jika tulus membela rakyat, Presiden terpilih Joko Widodo tidak perlu takut dijegal. Apalagi kalau sampai merengek meminta bantuan rakyat.

"Karena pasti dibela dengan sendirinya. Tapi jika membohongi rakyat, pasti dia sadar betul konsekwensinya," ucap politisi muda PAN, Rusli Halim, dalam pesan singkat yang diterima (Sabtu, 11/10).

Menurutnya, justru saat ini Jokowi harus sudah mulai memenuhi janji politik yang ia sampaikan sebelumnya termasuk pada masa kampanye. Misalnya, akan membangun kabinet profesional dan tidak bagi-bagi kursi menteri kepada partai pendukung.


"Kita lihat saja siapa menteri-menteri Jokowi itu nanti. Kalau ternyata didominasi partai politik pendukungnya, artinya dia sudah membohongi 70 juta lebih masyarakat Indonesia yang memilihnya d Pilpres," ungkap Ketua Umum DPP Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA) ini.

"Kalau diawal saja sudah berbohong, pasti selanjutnya pun akan penuh kebohongan, dan rakyat wajib menagih janji Jokowi. Jika bohongnya sudah keterlaluan, ya mau apa lagi, turunkan saja sebagai Presiden," tutup Rusli yang pernah menjadi Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini.

Kemarin, Jokowi menjelaksan, bahwa kabinetnya mendatang akan diisi 33 kementerian. Dengan komposisi, 15 dari kader partai dan 18 dari kalangan profesional. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya