Jokowi Mestinya Maknai Positif Isu Penjegalan

RMOL.  Beberapa hari belakangan ini beredar rumor bahwa pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2014 mendatang akan dijegal. Jokowi mestinya memaknai positif rumor tersebut.

"Itu pertanda bagus dan mencerminkan sehatnya demokrasi d Indonesia," jelas politisi muda PAN, Rusli Halim, dalam pesan singkat yang diterima RMOL petang ini (Sabtu, 11/10).

Karena menurutnya, sehat dan tidaknya demokrasi itu salah satunya ditandai dengan semakin kuatnya parlemen dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap Presiden atau eksekutif.

"Masyarakat dan kelompok civil society harus memperkuat DPR dalam peran check and balances tadi. Jangan justru terjebak dikotomi KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan melemahkan salah satunya," tegas Ketua Umum DPP Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA) ini.

Namun dia menambahkan, jika Jokowi tulus membela rakyat, jangan takut dijegal.

Tadi malam Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto dan Ketua DPD Irman Gusman di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat. Usai pertemuan, Zulkifli Hasan menegaskan, tidak akan ada yang mengganggu pelantikan Jokow-JK.

"Sampai tanggal 20 Oktober, kita bisa menjaga suasana sejuk dan damai agar bisa menyelenggarakan pelantikan secara sukses," tegas tokoh PAN yang akrab disapa Zulhas ini.

Jokowi sendiri menyambut baik penegasan Ketua MPR tersebut. "Jangan ada lagi bertanya mengenai jegal menjegal, jadi jangan ada lagi yang bertanya soal hambat menghambat, karena sudah disampaikan secara langsung oleh Pak Ketua MPR," tegasnya. [zul]