Berita

Jangan Sampai KIH Disebut Koalisi Indonesia Heboh

KAMIS, 09 OKTOBER 2014 | 18:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kekhawatiran beberapa pihak tentang isu akan adanya penjegalan terhadap presiden terpilih Jokowi oleh Koalisi Merah Putih menjelang pelantikan pada 20 Oktober nanti sangat berlebihan dan mengada-ngada.

Demikian disampaikan pengamat politik Jajat Nurjaman dalam siaran pers yang diterima RMOL petang ini (Kamis, 9/10).

"Karena KMP sejak awal sudah menegaskan akan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan Jokowi yang akan datang. Sebaliknya ini merupakan tantangan besar bagi Jokowi  sebagai Presiden terpilih untuk bekerja keras dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya,” tutur Jajat.


Menurut Jajat, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, komposisi legislatif saat ini adalah ideal dan fair. mana KMP menguasai legislatif sementara Koalisi Indonesia Hebat menguasai pemerintahan. Situasi ini akan membuat pemerintah mau tidak mau selalu membuat kebijakan yang pro rakyat tanpa terkecuali, jika tidak maka KMP akan siap sedia menghadang.

Makanya, katanya lagi, kecurigaan KMP akan menjegal pelantikan Jokowi sangat tidak berdasar. Atau mungkin kubu Jokowi seperti hanya sengaja berwacana untuk mendapat simpati lebih dari masyarakat.

"Jika benar demikan sebaiknya KIH kepanjangannya diganti dari Koalisi Indoensia Hebat menjadi Koalisi Indonesia Heboh,” tutup Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) ini.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya