Rachamawati Soekarnoputri
Ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan kekecewaan atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019. Alasannya, Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu masih terkait dengan kasus-kasus hukum, terutama yang ditangani lembaga anti korupsi tersebut.
Bagi tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri, penegasan Abraham Samad tersebut semakin menunjukkan KPK tebang pilih dalam menegakkan hukum.
"Ungkapan Ketua KPK tentang adanya indikasi Ketua DPR terpilih dengan kasus hukum lebih memperjelas posisi KPK yang tebang pilih dan sinyalemen adanya 'pesanan' agar kasus Jokowi dibungkam," jelas Rachma dalam pesan singkat yang diterima RMOL (Kamis, 2/10).
"Kalau Ketua KPK menyesalkan Ketua DPR harus bersih bagaimana kalau Presiden terpilih terkait masalah hukum dan sudah dilaporkan ke KPK berulang kali?" sambung putri Bung Karno ini mempertanyakan.
Joko Widodo yang merupakan Presiden terpilih memang disebut-sebut terlibat kasus
mark up pengadaan bus Transjakarta. Terutama setelah bekas anak buahnya, mantan Kepala Dinas Perhubungan, Udar Pristono, menjadi tersangka. Dugaan keterlibatannya semakin menguat setelah Udar mengaku bekerja untuk Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Saya bekerja untuk Pak Jokowi. Lihat saja berapa kali Pak Jokowi meresmikan busway. Itu untuk mengejar supaya program transportasi berjalan," kata Udar dalam sebuah kesempatan belum lama ini.
Abraham Samad sendiri sejauh ini belum pernah menyinggung dugaan keterlibatan Jokowi tersebut setelah dinyatakan sebagai Presiden terpilih. Malah, Samad sempat menguat kencang yang akan mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014 ini.
Sebelum akhirnya Jokowi bergandengan dengan Jusuf Kalla, Samad disinyalir punya keinginan kuat untuk jadi Cawapres. Bahkan, Samad disebut-sebut rela meninggalkan acara kuliah umum di UGM hanya untuk bisa bertemu dengan Jokowi di ruang VIP Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta jelang detik-detik akhir pengumuman siapa pendamping jagoan PDIP tersebut. Meski dia berdalih, pertemuan itu hanya kebetulan.
Namun yang jelas, manuver Samad mengundang kritik dari sejumlah kalangan termasuk dari mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Saat itu, Hehamahua menyarankan Samad segera diperiksa sebelum terlanjur melanggar kode etik KPK.
Alasannya, kalau Abraham dilobi atau melobi agar menjadi cawapres, tentu mereka bertemu atau berhubungan, minimal misalnya lewat sambungan telepon. Menurut kode etik pimpinan KPK, setiap komisioner bertemu dengan pihak lain yang bukan anggota keluarga, harus melaporkan ke komisioner lain atau disampaikan dalam rapat pimpinan. "Beliau (Abraham) sampaikan dalam rapim atau tidak," kata Hehamahua waktu itu.
[zul]
