Kondisi Perumahan Rakyat Masih Jauh Tertinggal Dari Negeri Tetangga

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengaku terus berupaya menggenjot pem­bangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Hal itu dilak­ukan guna mengurangi backlog perumahan di Indonesia.

Sayangnya, kata Djan, angga­ran yang digelontorkan untuk pembangunan rusunawa masih mi­nim. Tahun depan, Ke­men­terian Perumahan Rakyat (Ke­men­pera) akan mendapatkan alo­kasi dana APBN Rp 4,621 triliun untuk program perumahan dan kawasan permukiman.

“Kami sebenarnya berharap anggaran ke depan bisa lebih di­ting­katkan lagi karena kebu­tuhan rumah untuk masyarakat di In­donesia semakin meningkat se­tiap tahunnya,” ujar dia.

Ia mengklaim, pihaknya telah menyelesaikan pembangunan ru­sunawa dan melampaui target Ren­cana Pembangunan Jangka Me­nengah Nasional (RPJMN). “Da­lam pelaksanannya kami telah mem­bangun 800 tower rusun,” ujarnya.

JakPro Bangun 200 Tower Rusunawa

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Budi Karya Sumadi mengakui, masalah perumahan umum/rakyat di In­donesia masih jauh tertinggal di­banding negara tetangga. Pa­salnya, upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dinilainya belum komprehensif atau masih sendiri-sendiri.

“Apa yang dipikirkan hanya untuk pemukiman menengah dan menengah atas. Padahal rakyat ini semua butuh rumah,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Kalaupun ada, lanjut dia, hu­nian landed house sudah sangat su­lit terjangkau karena harganya cu­kup mahal. Karena sulit men­dapatkan rumah, banyak warga menengah bawah menempati la­han-lahan secara ilegal. Karena itu, pemerintah harus hadir me­nyediakan hunian layak bagi rak­yat kurang mampu. Salah satunya dengan membentuk bank tanah milik pemerintah, yang hingga kini belum terealisasi seba­gai­mana diamanatkan UU Nomor 1 Perumahan dan Kawa­san Permu­kiman (PKP) Tahun 2011.

Menurut Budi, rencana JakPro membangun 200 tower rusunawa di atas lahan seluas 100 hektar di wilayah Jakarta Timur bisa di­jadikan contoh bank tanah. Rea­lisasi proyek ini sudah pada tahap pembebasan lahan dan ditar­getkan pertengahan Oktober ini sudah dimulai pengerjaannya. Dengan jumlah tower yang ada diharapkan bisa menampung sedikitnya 20 ribu jiwa.

“Bagian yang sudah kita laku­kan di Jakarta Timur itu satu upa­ya mendapatkan lahan di kota dan dijangkau masyarakat. Kalau kita bisa membuat itu sebagai contoh, maka developer akan menjadikannya sebagai modal bagaimana mengadakan tanah di tengah kota,” jelas dia.

Budi menambahkan, pada da­sarnya lokasi hunian itu harus se­dekat mungkin dengan tempat kerja sehingga tidak kehilangan waktu dan ongkos. Konsep work and place yang tengah dikem­bang­­kan Jakpro ini agar orang bisa bekerja dekat tempat tinggalnya.

Tak dipungkiri­, kata Budi, ke­banyakan orang masih keberatan ting­gal di hunian ber­gedung. Khu­su­snya pekerja kan­toran, lebih me­milih rumah meski berjarak tem­puh jauh dari tempat kerja.

Budi Karya Sumadi baru seki­tar 1,2 tahun me­mimpin JakPro terhitung sejak Mei 2013. Di ba­wah kendalinya, Jakpro sebagai holding company dari BUMD DKI kini fokus pada tiga bidang yakni properti, infrastruktur dan utilitas. ***