Berita

sby/net

Politik

SBY Janji Tetap Perjuangkan Pilkada Langsung

RABU, 01 OKTOBER 2014 | 08:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudyono (SBY) berjanji akan tetap memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Insya Allah, sampai kapan pun saya akan jaga amanah untuk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi dan niat buruk, apalagi menipu," kata dia lewat akun twitter @SBYudhoyono, Rabu (1/10).

Kemarin, SBY melakukan konsolidasi internal Partai Demokrat dan memimpin Rapat Terbatas Kabinet untuk dapatkan solusi polemik UU Pilkada. SBY bisa menangkap dan memahami kemarahan publik dan media dalam lima hari ini.


SBY menjelaskan, tahun 2011, Pemerintah identifikasi banyak ekses dari pilkada langsung, Kemendagri susun RUU Pilkada perubahan. Desember 2011, SBY pun tandatangani Amanat Presiden, tugaskan Mendagri dan Menkum HAM untuk bahas RUU tersebut bersama DPR RI.

Dan pada tahun 2012, ada silang pendapat antara yang setuju Pilkada langsung dan tidak. Tahun 2013, rata-rata setuju pilkada langsung, baik di tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten/kota). Namun, usai Pilpres 2014, peta berubah. Koalisi Merah Putih (KMP) memilih Pilkada lewat DPRD, Koalisi PDIP memilih Pilkada langsung. Sementara posisi Demokrat, Pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

"Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya," tegas SBY.

Tapi tanpa koreksi, lanjut SBY, Pilkada langsung akan tetap membawa ekses dan penyimpangan. Ini sebabnya Partai Demokrat bersikeras untuk memajukan 10 perbaikan. Tegas SBY, ia dan Demokrat telah berjuang habis untuk Pilkada langsung dengan perbaikan, tetapi opsi ini ditolak oleh kedua kubu di DPR.

"Setelah opsi Demokrat ditolak berkali-kali, belakangan seolah ada yang setuju. Tetapi ketika Demokrat minta opsi ini untuk divoting, ditolak juga. Saat kritis jelang voting, saya minta Menko Polhukam hubungi @pramonoanung pimpinan sidang dari PDIP, agar PDIP dan Demokrat gabung dalam satu opsi. Meski punya suara terbesar, Demokrat mengalah untuk gabungkan opsi dengan PDIP demi kepentingan rakyat. Tapi katanya voting sudah dimulai. Proses politik di DPR yang panas dan cepat itu tidak sepenuhnya saya ketahui, karena faktor teknis. Saya dalam perjalanan dari New York ke DC," beber SBY. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya