Berita

sby/net

Politik

SBY Janji Tetap Perjuangkan Pilkada Langsung

RABU, 01 OKTOBER 2014 | 08:46 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudyono (SBY) berjanji akan tetap memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Insya Allah, sampai kapan pun saya akan jaga amanah untuk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi dan niat buruk, apalagi menipu," kata dia lewat akun twitter @SBYudhoyono, Rabu (1/10).

Kemarin, SBY melakukan konsolidasi internal Partai Demokrat dan memimpin Rapat Terbatas Kabinet untuk dapatkan solusi polemik UU Pilkada. SBY bisa menangkap dan memahami kemarahan publik dan media dalam lima hari ini.


SBY menjelaskan, tahun 2011, Pemerintah identifikasi banyak ekses dari pilkada langsung, Kemendagri susun RUU Pilkada perubahan. Desember 2011, SBY pun tandatangani Amanat Presiden, tugaskan Mendagri dan Menkum HAM untuk bahas RUU tersebut bersama DPR RI.

Dan pada tahun 2012, ada silang pendapat antara yang setuju Pilkada langsung dan tidak. Tahun 2013, rata-rata setuju pilkada langsung, baik di tingkat I (provinsi) dan II (kabupaten/kota). Namun, usai Pilpres 2014, peta berubah. Koalisi Merah Putih (KMP) memilih Pilkada lewat DPRD, Koalisi PDIP memilih Pilkada langsung. Sementara posisi Demokrat, Pilkada langsung dengan 10 perbaikan.

"Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya," tegas SBY.

Tapi tanpa koreksi, lanjut SBY, Pilkada langsung akan tetap membawa ekses dan penyimpangan. Ini sebabnya Partai Demokrat bersikeras untuk memajukan 10 perbaikan. Tegas SBY, ia dan Demokrat telah berjuang habis untuk Pilkada langsung dengan perbaikan, tetapi opsi ini ditolak oleh kedua kubu di DPR.

"Setelah opsi Demokrat ditolak berkali-kali, belakangan seolah ada yang setuju. Tetapi ketika Demokrat minta opsi ini untuk divoting, ditolak juga. Saat kritis jelang voting, saya minta Menko Polhukam hubungi @pramonoanung pimpinan sidang dari PDIP, agar PDIP dan Demokrat gabung dalam satu opsi. Meski punya suara terbesar, Demokrat mengalah untuk gabungkan opsi dengan PDIP demi kepentingan rakyat. Tapi katanya voting sudah dimulai. Proses politik di DPR yang panas dan cepat itu tidak sepenuhnya saya ketahui, karena faktor teknis. Saya dalam perjalanan dari New York ke DC," beber SBY. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya