Negara Bisa Maju Jika Berhasil Cetak Banyak Wirausahawan

Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi (FEUI) Sonny Harry B. Har­madi mengatakan, forma­lisa­si usaha mikro, kecil dan me­ne­ngah (UMKM) menjadi tanta­ngan bagi pemerintah ke depan. Harus ada kebijakan yang berpi­hak pada usaha berskala mikro tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

Menurutnya, saat ini peme­rintah sudah melakukan beberapa upaya kebijakan fiskal untuk meng­geser sektor informal men­jadi formal. Salah satunya dengan mengenakan pajak penghasilan (PPh) satu persen dari omset sepan­jang tahun.

Wakil Menteri Keuangan (Wa­menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada satu ciri yang se­ra­gam yang dia temukan di beberapa negara yang berhasil naik kelas menjadi negara dengan pendapatan tinggi.

“Negara itu jadi maju bukan ka­rena sumber daya alam, tapi karena mencetak wirausahawan dalam jumlah yang cukup besar,” katanya.

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Ke­men­terian Koperasi dan Usaha Ke­cil Menengah (Kemenkop UKM) Braman Setyo mengklaim pe­merintah terus berupaya meng­genjot pengelolaan UMKM un­tuk meningkatkan daya saing. Salah satu yang dilakukan dengan membuat gerakan Satu Juta Usaha UMKM Naik Kelas.

Sampoerna Dukung GKN

PT HM Sampoerna Tbk kembali meng­gelar acara tahunan Pusat Pela­tihan Kewirausahaan (PPK) Sam­­poerna  Expo 2014 di Tunju­ngan Plaza, Surabaya, akhir pe­kan lalu. Acara digelar sebagai ba­­gian da­ri Coorporate Social Res­pon­sibity (CSR) kepada masyarakat.

PPK Sampoerna Expo bertu­juan memperkenalkan penca­paian UKM binaan dalam men­jalin interaksi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait pengembangan kewirausahaan serta membangun jaringan pe­masaran UKM.

Presiden Direktur Sampoerna Paul Janelle mengatakan, ke­giatan itu mencerminkan duku­ngan perusahaan terhadap Gera­kan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dicanangkan Ke­men­kop dan UKM pada 2011.

“Sebagai salah satu warga negara yang baik, kami turut men­dukung gerakan kewi­ra­usahaan dan pengembangan si­nergi multi pihak yang dapat men­dukung percepatannya. Ka­mi beranggapan lingkungan yang kuat dan mendukung akan ber­dampak pada pembangunan eko­nomi dan kesejahteraan ma­sya­rakat,”  jelasnya.

Tahun ini PPKS Expo diikuti lebih dari 100 UKM binaan Sam­poerna, termasuk UKM terpilih dari Jawa Timur, Jawa Barat, Lom­bok, Lampung dan Kaliman­tan Selatan yang bergerak di bidang makanan dan minuman, garmen, agribisnis, kerajinan ta­ngan, mebel, peternakan, dan in­dustri lainnya serta dari mitra PPKS, yakni akademisi, pebisnis dan pemerintah.

Manager of CSR & Contribu­tions Taruli Aritonang mengata­kan, para wirausahawan ini di­bantu di setiap tahapan usaha oleh para ahli di bidang masing-ma­sing. Beberapa usaha tersebut ki­ni sudah menghasilkan omset bulanan hingga Rp 100 juta dan mempekerjakan hingga 40 kar­yawan dari komunitas sekitar, sehingga membantu mengurangi pengangguran.

Menurutnya, komitmen Sam­poerna untuk membangun per­ekonomian masyarakat melalui PPKS sejalan dengan perannya sebagai katalisator perekonomian Indonesia selama 101 tahun.

“Kami yakin keberlangsungan usaha Sampoerna juga didukung pembangunan ekonomi yang ber­kelanjutan pada masyarakat di se­kitar kami. Kami berkomitmen kuat melalui program CSR untuk fokus mendukung pemberdayaan komunitas secara ramah ling­kungan,” ujar Taruli. ***