Kementerian Energi dan SumÂber Daya Mineral (ESDM) mengÂungkap adanya mafia di sektor pertambangan dan energi. Mafia itu beÂkerja secara sisteÂmaÂtis, masif dan terstruktur dan ada yang diÂbiayai pemodal asing.
Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan, mafia itu melakukan kegiatan tambang ileÂgal di hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Kenakalan itu ada di illegal minÂning, artinya ada suatu keÂgiatan yang sistemik, dibasmi terus ada, bahkan ditopang peÂmoÂdal luar neÂgeri seperti terjadi di Palu,†kata Sukhyar di kantornya.
Hindari TransaksionalPenunjukkan bekas Direktur Utama Petral sekaligus bekas DiÂrektur Utama Pertamina Ari SoeÂmarno sebagai Ketua KeÂlomÂpok Kerja Energi dan Satgas Anti Mafia Migas oleh Tim Transisi Jokowi-JK menuai kontroversi.
Peneliti dari Global Future InsÂtitute Ferdiansyah Ali meÂngataÂkan, kemunculan Ari SoeÂmarno akan mengundang konÂtroÂversi dari berÂbagai kalangan pelaku miÂgas dan
stakeholder energi. Hal ini terkait strategi apa yang hendak dilakukan untuk meÂnangani berÂbagai masalah kruÂsial migas, pasÂtinya ada beÂberapa cerita lama terÂkait perannya di Petral yang meÂnarik untuk diÂungkap.
Ferdiansyah mengatakan, fakta negara saat ini mengimpor miÂnyak 500 ribu barel per hari meÂlalui pihak ketiga. Lantas, baÂgaiÂmana caranya mendapatkan paÂsokan minyak mentah untuk meÂmenuhi kebutuhan konsumsi miÂnyak masyarakat Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari?
Menurut dia, Menteri BUMN DahÂlan Iskan sempat menggagas agar Pertamina membeli minyak langÂsung dari sumbernya. Bukan dari pihak ketiga seperti Petral.
“Katakanlah dengan pemÂbuÂbaran Petral, kita masih tetap haÂrus mengimpor minyak. Lalu siapa yang dalam jangka pendek haÂrus menggantikan peran yang selama ini dimainkan Petral,†ucap Ferdiansyah.
Dia menyingung keberadaan badan khusus di Pertamina, yakni
Integrated Supply Chain (ISC) yang selama ini telah melakukan kontrol pengawasan terhadap Petral. “ISC Pertamina inilah yang secara
de facto dan
de jure menguasai Petral,†katanya.
Pengamat politik Said SalaÂhuddin mengingatkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih JoÂkowi-JK menghindari politik transaksional dalam penyusunan kabinetnya. Dengan demikian, ajaran Trisakti Bung Karno bisa terÂealisasi dalam pemerintahan ke depan. ***
