Berita

Puan Maharani

Wawancara

WAWANCARA

Puan Maharani: Demokrat Seolah Dukung Kedaulatan Rakyat Tapi Akhirnya Perlihatkan Sikap Aslinya

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014 | 08:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura DPR sudah berupaya maksimal mendukung opsi Partai Demokrat yang mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat.

“Namun upaya tersebut tidak ber­hasil. Demokrat justru walk out dari persidangan paripurna,’’ kata Ketua Fraksi PDIP DPR, Puan Maharani, usai sidang Paripurna.

Menurut Ketua PDIP itu, bagi mereka 10 syarat itu tidak masa­lah. Sebab, kedaulatan dalam pemilihan kepala daerah itu masih di tangan rakyat.


“Ini dinamika. Salah satunya yang diambil oleh PDIP, Hanura dan PKB yang mendukung opsi dari De­mokrat. Karena kami pikir ke­daulatan rakyat tetap di tangan rak­yat. Tapi kalau sudah tidak bi­sa diwujudkan, ya sudah. Itu pili­han masing-masing,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;


PDIP, PKB, dan Hanura akhirnya kalah, ini bagai­mana?
Ini bukanlah mengenai menang atau kalah. Yang jelas, kami su­dah konsisten dengan jalur yang dipilih, yakni sejak awal proses sam­pai kepada pengambilan keputusan, tetap keukeuh pada sikap mendukung Pilkada Lang­sung dan dengan keras menolak Pilkada melalui DPRD.

Tanggapan Anda mengenai kekalahan itu?
Kami katakan ini kemunduran de­mokrasi. Jadi, silakan nilai ma­na yang konsisten perjuangkan hak rakyat, mana yang tidak dan mana yang tidak bisa tentukan sikap. Kami sudah mati-matian membela kepentingan rakyat. Na­mun, hasilnya tidak sesuai de­ngan yang kami harapkan, dan pilkada dikembalikan ke DPRD.

Anda kecewa?
Ini bukanlah mengenai menang atau kalah, melainkan konsistensi dukungan terhadap kedaulatan rakyat. Konsistensi PDIP, PKB, dan Hanura dalam mendukung pilkada langsung sudah dilihat oleh publik malam ini.

Demokrat walk out, ini bagaimana?
Itu pilihan politik. Seharusnya juga dilandasi dengan etika. Tapi Akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi politik beretika. Jadi, tidak mungkin membangun bangsa tapi mentalitas politikusnya tidak punya etika saling menghargai, dan tak punya jiwa membangun bangsa.

Sikap SBY berbeda dengan sebelumnya, tanggapan Anda?
Susilo Bambang Yudhoyono te­lah bermain-main dengan per­nyataannya sendiri. Sebelumnya, SBY menyatakan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sendiri.

Dengan itu Demokrat menyatakan bahwa pilkada langsung adalah yang terbaik untuk rakyat, tapi nyatanya apa yang diperintah oleh ketua umum (Demokrat itu) kemudian tidak dilakukan secara baik dan benar oleh fraksi di DPR.

Apakah ini permainan drama dari Demokrat?
Demokrat sebagai partai yang seolah mendukung kedaulatan rakyat. Namun akhirnya mem­perli­hatkan sikap asli mereka da­lam sidang paripurna.

Kami akan memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam mem­berikan hak suaranya dalam pilkada. PDI Per­juangan dengan partai lain yang setuju dengan pilkada langsung bahkan mem­berikan dukungan kepada De­mokrat untuk me­nguat­kan opsi yang diinginkan oleh Partai Demokrat.

Namun, Demokrat justru me­narik diri di tengah jalan. Dan menyatakan bahwa Demokrat netral, tidak me­milih opsi DPRD ataupun pemilihan langsung.

Fraksi Demokrat menyata­kan aksi walk out meniru PDIP, tanggapan anda?

Aksi WO (walk out) yang kami lakukan tidak sama dengan yang dilakukan oleh Demokrat. Kami WO karena dari awal sudah tidak sepakat atau tidak menyetujui pembahasan, dan saat akan disah­kan pengambilan keputusan.

Apakah PDIP merasa dicu­rangi Demokrat?
PDIP mencurigai setelah mendukung Fraksi Demokrat di forum lobi. Kami kira mereka akan senang, tapi ternyata seba­liknya. Namun fraksi Demokrat justru kaget dengan keputusan yang kami ambil. Bisa jadi ini hanyalah rekayasa politik untuk menampilkan pencitraan.

Bagaimana kalau judicial review?
Saya tidak tahu. Sebab bukan kami yang ajukan. Kita lihat saja, pasti elemen masyarakat yang berdemo untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya sejak pagi, sudah pasti juga kecewa dengan keputusan ini. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya