Berita

Puan Maharani

Wawancara

WAWANCARA

Puan Maharani: Demokrat Seolah Dukung Kedaulatan Rakyat Tapi Akhirnya Perlihatkan Sikap Aslinya

SELASA, 30 SEPTEMBER 2014 | 08:23 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Fraksi PDIP, PKB, dan Hanura DPR sudah berupaya maksimal mendukung opsi Partai Demokrat yang mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat.

“Namun upaya tersebut tidak ber­hasil. Demokrat justru walk out dari persidangan paripurna,’’ kata Ketua Fraksi PDIP DPR, Puan Maharani, usai sidang Paripurna.

Menurut Ketua PDIP itu, bagi mereka 10 syarat itu tidak masa­lah. Sebab, kedaulatan dalam pemilihan kepala daerah itu masih di tangan rakyat.


“Ini dinamika. Salah satunya yang diambil oleh PDIP, Hanura dan PKB yang mendukung opsi dari De­mokrat. Karena kami pikir ke­daulatan rakyat tetap di tangan rak­yat. Tapi kalau sudah tidak bi­sa diwujudkan, ya sudah. Itu pili­han masing-masing,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;


PDIP, PKB, dan Hanura akhirnya kalah, ini bagai­mana?
Ini bukanlah mengenai menang atau kalah. Yang jelas, kami su­dah konsisten dengan jalur yang dipilih, yakni sejak awal proses sam­pai kepada pengambilan keputusan, tetap keukeuh pada sikap mendukung Pilkada Lang­sung dan dengan keras menolak Pilkada melalui DPRD.

Tanggapan Anda mengenai kekalahan itu?
Kami katakan ini kemunduran de­mokrasi. Jadi, silakan nilai ma­na yang konsisten perjuangkan hak rakyat, mana yang tidak dan mana yang tidak bisa tentukan sikap. Kami sudah mati-matian membela kepentingan rakyat. Na­mun, hasilnya tidak sesuai de­ngan yang kami harapkan, dan pilkada dikembalikan ke DPRD.

Anda kecewa?
Ini bukanlah mengenai menang atau kalah, melainkan konsistensi dukungan terhadap kedaulatan rakyat. Konsistensi PDIP, PKB, dan Hanura dalam mendukung pilkada langsung sudah dilihat oleh publik malam ini.

Demokrat walk out, ini bagaimana?
Itu pilihan politik. Seharusnya juga dilandasi dengan etika. Tapi Akhir-akhir ini sudah tidak ada lagi politik beretika. Jadi, tidak mungkin membangun bangsa tapi mentalitas politikusnya tidak punya etika saling menghargai, dan tak punya jiwa membangun bangsa.

Sikap SBY berbeda dengan sebelumnya, tanggapan Anda?
Susilo Bambang Yudhoyono te­lah bermain-main dengan per­nyataannya sendiri. Sebelumnya, SBY menyatakan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sendiri.

Dengan itu Demokrat menyatakan bahwa pilkada langsung adalah yang terbaik untuk rakyat, tapi nyatanya apa yang diperintah oleh ketua umum (Demokrat itu) kemudian tidak dilakukan secara baik dan benar oleh fraksi di DPR.

Apakah ini permainan drama dari Demokrat?
Demokrat sebagai partai yang seolah mendukung kedaulatan rakyat. Namun akhirnya mem­perli­hatkan sikap asli mereka da­lam sidang paripurna.

Kami akan memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam mem­berikan hak suaranya dalam pilkada. PDI Per­juangan dengan partai lain yang setuju dengan pilkada langsung bahkan mem­berikan dukungan kepada De­mokrat untuk me­nguat­kan opsi yang diinginkan oleh Partai Demokrat.

Namun, Demokrat justru me­narik diri di tengah jalan. Dan menyatakan bahwa Demokrat netral, tidak me­milih opsi DPRD ataupun pemilihan langsung.

Fraksi Demokrat menyata­kan aksi walk out meniru PDIP, tanggapan anda?

Aksi WO (walk out) yang kami lakukan tidak sama dengan yang dilakukan oleh Demokrat. Kami WO karena dari awal sudah tidak sepakat atau tidak menyetujui pembahasan, dan saat akan disah­kan pengambilan keputusan.

Apakah PDIP merasa dicu­rangi Demokrat?
PDIP mencurigai setelah mendukung Fraksi Demokrat di forum lobi. Kami kira mereka akan senang, tapi ternyata seba­liknya. Namun fraksi Demokrat justru kaget dengan keputusan yang kami ambil. Bisa jadi ini hanyalah rekayasa politik untuk menampilkan pencitraan.

Bagaimana kalau judicial review?
Saya tidak tahu. Sebab bukan kami yang ajukan. Kita lihat saja, pasti elemen masyarakat yang berdemo untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya sejak pagi, sudah pasti juga kecewa dengan keputusan ini. ***

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya