Penyusunan Kabinet Jokowi-JK Berbau Transaksional

Tokoh politik dan profesional yang akan duduk di kementerian Jokowi-JK diduga kuat masih ada unsur transaksional.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, ada dua hal yang jadi indikator. Pertama, penggodokan kabinet Jokowi-JK dilaksanakan di belakang panggung politik atau dengan kata lain kabinet dibentuk secara tidak transparan.

"Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional," ujar Emrus dalam diskusi 'Membaca Arah Kabinet Jokowi-JK' di Jakarta, Minggu (28/9).

Akan berbeda, lanjut Emrus seperti dikutip dari JPNN, jika kabinet itu dibentuk di depan panggung politik. Misalnya, melibatkan rakyat dalam pembentukan kabinet. Rakyat dibiarkan memberi masukan, berdebat dan sebagainya hingga memunculkan nama menterinya.

Sementara indikasi kedua adalah, menangnya Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mengegolkan RUU Pilkada meningkatkan daya tawar terhadap kubu Jokowi-JK. Kondisi itu membuat koalisi yang dipimpin PDIP ini mau tidak mau harus berkompromi dengan KMP agar pemerintahan Jokowi-JK tidak digerogoti.

"Jokowi-JK butuh partai-partai yang ada di Koalisi Merah Putih. Mereka (KMP) seolah-olah bilang, kalau tidak mau kompromi dengan kami, kamu saya gerogoti di kepala daerah," tandas Emrus. [rus]