Menterinya Mega Sarankan Harga BBM Tak Perlu Naik

Pemerintah diminta mengubah pola pemberian BBM subsidi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Alasannya, angkutan umum hanya menyedot subsidi 3 persen dari kuota BBM.

Sekretaris Satuan Kerja Khu­sus Pelaksanaan Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pra­dnyana mengatakan, ke depan subsidi BBM harus diberikan ke­pada sektor angkutan umum.

Dari kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah, kata dia, 53 persennya disedot oleh mobil pribadi, 40 persennya oleh motor, 3 persen persennya oleh angkutan umum, sisanya untuk lain-lain. 

”Subsidi BBM masih tidak te­pat sasaran,” ujar Gde ke­pada ­Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, hal ini menjadi pe­kerjaan rumah bagi peme­rin­tahan baru untuk membenahi tata kelola subsidi BBM supaya tepat sasar­an. Jika pemerintah tetap mem­per­ta­hankan pola yang ada se­karang, maka keberlang­sung angkutan umum akan terancam.

Sementara bekas Menteri Perekonomian di era Megawati, Kwik Kian Gie mengaku tidak tahu apakah Pemerintahan Joko­wi-JK kelak harus menaikkan harga BBM atau tidak.

“Saya tidak bisa mengatakan dengan tegas,” kata Kwik dalam seminar nasional Mencari Harga BBM yang Pantasi Bagi Rakyat Indonesia di Kwik Kian Gie School of Business di Jakarta, kemarin.

Bagi Kwik, jika harga BBM ti­dak dinaikkan, belum tentu akan memberikan tekanan di APBN. Ia berpendapat, kalau BBM di­naik­kan, tujuannya cuma satu, yakni pemerintah mendapatkan uang lebih untuk tujuan lain.

“Tapi jika dikatakan kalau BBM tidak dinaikkan maka pe­me­rintah harus keluar uang ba­nyak sekali yang membuat APBN berat, itu tidak betul,” tegasnya.

Dia mencontohkan, seandainya BBM premium dijual Rp 6.500 per liter, maka pemerintah hanya me­nge­luarkan Rp 1,4 triliun saja untuk subsidi. Angka ini sudah tercantum di dalam nota keuangan 2015.  “Jadi itu saja. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengatakan ada ke­­harusan menaikkan atau ti­dak,” cetusnya.

Menurut Kwik, kalau peme­rintah merasa perlu menaikkan BBM, membebani orang-orang yang membutuhkan premium ka­rena uang lebihnya dipakai un­tuk tujuan-tujuan lain, maka itu urus­an pemerintah.

Dia juga tidak sependapat jika BBM tidak dinaikkan APBN akan jebol. Menurutnya, di nota keua­ngan ada sisi pemasukan dan pe­ngeluaran. Dalam RAPBN 2015 pada sisi pengeluaran, dari sekian banyak posnya, ada satu pos un­tuk subsidi BBM dan elpiji ta­bung 3 kilogram dengan jumlah Rp 291,11 triliun. â€Itu yang di­sebut peme­rintah terus,” katanya.

Namun, kata Kwik, pemerintah tidak pernah mau mengatakan atau tak mengerti kalau RAPBN itu juga punya sisi pemasukan.

Jadi, apakah harga BBM tidak perlu naik? Kwik menjawab dip­loma­tis bahwa bisa saja peme­rin­tah beralasan BBM itu perlu naik karena harga jual Rp 6.500 ren­dah. Selain itu, seandainya di­naik­kan sedikit, rakyat masih bisa menjangkau. Kemudian, peme­rin­tah menaikkan Rp 1.000 deng­an asumsi konsumsi BBM 47 kiloliter, maka akan mendapat Rp 47 triliun.  “Kalau menga­ta­kan begitu, itu jujur. Kalau me­ngata­kan yang sejujurnya mungkin rakyat bisa menerima,” paparnya.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan mengatakan, diperlukan transpa­ransi perhitungan harga keeko­no­mian dan subsidi BBM kemu­dian dipublikasi sehingga tidak terjadi lagi politisasi BBM.

“Harga BBM selama ini dipo­litisasi. Sekarang kita mesti lihat berapa harga yang pantas un­tuk rakyat,” cetus Anthony.

Menurut dia, jika dilihat dari jenis, kualitas, perbandingan har­ga dengan luar negeri dan ter­utama melihat rakyat Indo­ne­sia masih memerlukan subsidi, tapi tetap harus dihindari kalau yang tak berkualitas.

Ia mencontohkan premium yang tidak berkualitas tapi har­ganya mahal, maka bisa meng­gunakan pertamax. â€œKita semua harus ganti de­ngan pertamax, itu kalau pe­me­rintah berani,” ucap Anthony.

“Daripada menaikkan dengan harga Rp 1.000 premium, lebih baik mensubsidi pertamax. Orang akan bilang itu masuk akal karena mendapatkan kua­litas produk yang lebih bagus,” ka­tanya.  ***