Berita

Surya Paloh

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Ayo Sebutkan, Parpol Mana Yang Berani Menekan Jokowi

RABU, 24 SEPTEMBER 2014 | 09:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden terpilih Jokowi mengalokasikan 16 menteri dari parpol. Sejumlah kalangan menilai, itu terlalu banyak.

Apalagi, Jokowi sebelum pil­pres sudah berkali-kali me­nga­takan, koalisi pendukungnya tan­pa syarat, tidak ada bagi-bagi kur­si menteri.

Apakah perubahan sikap Jo­kowi ini karena parpol pen­du­kung meminta jatah kursi men­teri?        


Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Pa­loh mengatakan, parpol pen­du­kung­­­nya tidak meminta jatah men­teri.

“Ah, tidak ada itu bagi-bagi ja­tah menteri. Toh yang dipilih dari parpol adalah yang profesional di bi­dangnya,” kata Surya Paloh ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa menteri dari parpol masih banyak?
Presiden terpilih Jokowi telah me­ngumumkan  komposisi ka­bi­net yang terdiri dari 18 menteri pro­fesional murni dan 16 menteri dari parpol. Menurut saya itu cu­kup memberikan gambaran bah­wa ini kabinet profesional yang ba­gus dan tepat. Saya berharap kom­­­posisi itu bisa menjadi andal­an dan tim kerja pemerintahan ke depan.

Di awal ngomongnya kabinet ramping, kok malah gemuk ju­ga?
Secara kuantitatif presentasi pro­fesional murni dalam kabinet Jokowi-JK lebih banyak diban­ding­kan orang parpol. Tapi harus kita sadari, banyak orang parpol yang memiliki profesionalitas yang cukup baik di bidangnya.

Jokowi pernah bilang tidak ada bagi-bagi kursi menteri ba­gi parpol pendukung, ini ba­gai­mana?
 Kalau ada yang bilang ini ada­lah bagi-bagi jatah, itu inter­pre­tasi yang salah.

Kenapa?
Karena ada anggapan seakan-akan parpol tidak memiliki hak sa­ma sekali, itu salah. Parpol me­miliki hak untuk masuk kabinet. Tapi parpol menghargai hak pre­ro­gatif presiden dalam pengisian pos-pos menteri itu.

Bukankah itu namanya bagi-bagi jatah menteri?

Tidak ada bagi-bagi jatah men­teri. Yang ada adalah hak pre­ro­gatif presiden dalam menunjuk pem­bantunya sebagai menteri, baik dari kalangan parpol atau non parpol.

Kalau tidak ada jatah men­teri, kenapa 16 menteri dari par­­pol?

 Kok dikesankan ada bagi-bagi kursi menteri. Orang parpol yang mengisi nanti harus memerankan fungsinya di kementerian agar berjalan dengan baik.

16 menteri ini bukan tekanan dari parpol?
Siapa yang berani tekan Pak Jo­kowi. Ayo sebutkan, parpol ma­na yang berani menekannya. Saya rasa tidak ada. Bahkan Nas­dem sejak awal mendukung koa­lisi tanpa syarat itu tidak berani menekan.

Apa pimpinan parpol diajak bicara menentukan  menteri?
Tentunya kami akan diajak bi­cara. Tapi saya belum tahu kapan.

 Apa Anda sudah dihubungi?
Sampai hari ini belum.

Kalau Anda ditawari men­te­ri, bagaimana?
Kalau saya bukan lagi masanya masuk dalam posisi kabinet.

Bagaimana koalisi Jokowi-JK menghadapi koalisi merah pu­tih di parlemen nanti?
Pemerintahan Jokowi-JK me­miliki resep khusus yang jitu meng­­hadapi parlemen nanti.

Apa itu?
Begini, sepanjang niatnya un­tuk membangun bangsa yang lebih baik,  dan menempatkan ke­pentingan nasional di atas ke­pen­tingan pribadi serta kelom­pok­nya, saya optimistis du­kungan rakyat tidak akan ber­kurang.

Menghadapi kekuatan koalisi merah putih adalah dinamika ter­sendiri. Itu bagus sekali kalau di par­lemen terjadi check and ba­lance. Ini menghidupkan sistem de­mokrasi kita. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya