Berita

Surya Paloh

Wawancara

WAWANCARA

Surya Paloh: Ayo Sebutkan, Parpol Mana Yang Berani Menekan Jokowi

RABU, 24 SEPTEMBER 2014 | 09:16 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden terpilih Jokowi mengalokasikan 16 menteri dari parpol. Sejumlah kalangan menilai, itu terlalu banyak.

Apalagi, Jokowi sebelum pil­pres sudah berkali-kali me­nga­takan, koalisi pendukungnya tan­pa syarat, tidak ada bagi-bagi kur­si menteri.

Apakah perubahan sikap Jo­kowi ini karena parpol pen­du­kung meminta jatah kursi men­teri?        


Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Pa­loh mengatakan, parpol pen­du­kung­­­nya tidak meminta jatah men­teri.

“Ah, tidak ada itu bagi-bagi ja­tah menteri. Toh yang dipilih dari parpol adalah yang profesional di bi­dangnya,” kata Surya Paloh ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:

Kenapa menteri dari parpol masih banyak?
Presiden terpilih Jokowi telah me­ngumumkan  komposisi ka­bi­net yang terdiri dari 18 menteri pro­fesional murni dan 16 menteri dari parpol. Menurut saya itu cu­kup memberikan gambaran bah­wa ini kabinet profesional yang ba­gus dan tepat. Saya berharap kom­­­posisi itu bisa menjadi andal­an dan tim kerja pemerintahan ke depan.

Di awal ngomongnya kabinet ramping, kok malah gemuk ju­ga?
Secara kuantitatif presentasi pro­fesional murni dalam kabinet Jokowi-JK lebih banyak diban­ding­kan orang parpol. Tapi harus kita sadari, banyak orang parpol yang memiliki profesionalitas yang cukup baik di bidangnya.

Jokowi pernah bilang tidak ada bagi-bagi kursi menteri ba­gi parpol pendukung, ini ba­gai­mana?
 Kalau ada yang bilang ini ada­lah bagi-bagi jatah, itu inter­pre­tasi yang salah.

Kenapa?
Karena ada anggapan seakan-akan parpol tidak memiliki hak sa­ma sekali, itu salah. Parpol me­miliki hak untuk masuk kabinet. Tapi parpol menghargai hak pre­ro­gatif presiden dalam pengisian pos-pos menteri itu.

Bukankah itu namanya bagi-bagi jatah menteri?

Tidak ada bagi-bagi jatah men­teri. Yang ada adalah hak pre­ro­gatif presiden dalam menunjuk pem­bantunya sebagai menteri, baik dari kalangan parpol atau non parpol.

Kalau tidak ada jatah men­teri, kenapa 16 menteri dari par­­pol?

 Kok dikesankan ada bagi-bagi kursi menteri. Orang parpol yang mengisi nanti harus memerankan fungsinya di kementerian agar berjalan dengan baik.

16 menteri ini bukan tekanan dari parpol?
Siapa yang berani tekan Pak Jo­kowi. Ayo sebutkan, parpol ma­na yang berani menekannya. Saya rasa tidak ada. Bahkan Nas­dem sejak awal mendukung koa­lisi tanpa syarat itu tidak berani menekan.

Apa pimpinan parpol diajak bicara menentukan  menteri?
Tentunya kami akan diajak bi­cara. Tapi saya belum tahu kapan.

 Apa Anda sudah dihubungi?
Sampai hari ini belum.

Kalau Anda ditawari men­te­ri, bagaimana?
Kalau saya bukan lagi masanya masuk dalam posisi kabinet.

Bagaimana koalisi Jokowi-JK menghadapi koalisi merah pu­tih di parlemen nanti?
Pemerintahan Jokowi-JK me­miliki resep khusus yang jitu meng­­hadapi parlemen nanti.

Apa itu?
Begini, sepanjang niatnya un­tuk membangun bangsa yang lebih baik,  dan menempatkan ke­pentingan nasional di atas ke­pen­tingan pribadi serta kelom­pok­nya, saya optimistis du­kungan rakyat tidak akan ber­kurang.

Menghadapi kekuatan koalisi merah putih adalah dinamika ter­sendiri. Itu bagus sekali kalau di par­lemen terjadi check and ba­lance. Ini menghidupkan sistem de­mokrasi kita. ***

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya