Data Nggak Jelas, Banyak Nelayan Yang Belum Punya Akses Ke SPBU

Distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi untuk nelayan, harus terus dikawal. Hal itu penting dilakukan agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

“Nelayan sempat resah de­ng­an adanya pembatasan subsidi solar. Bila dibatasi, waktu oper­asional mereka bisa lebih pendek. Kekhawatirannya ketika stok so­lar yang biasa digunakan habis, bisa menghambat jadwal pela­yaran dan mengurangi peng­ha­silan nelayan,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan In­dustri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, kemarin.

Kadin mencatat, ada pengu­ra­ngan solar bersubsidi hingga 20 persen dari kuota normal, sehing­ga total distribusi hingga akhir ta­hun hanya mencapai 720.000 kiloliter (KL) dari asumsi sebe­lumnya 900.000 kiloliter.

Sementara aturan yang dike­luar­kan Badan Pengatur Hilir Mi­nyak dan Gas Bumi (BPH Mi­gas), solar bersubsidi diprio­ritas­kan untuk kapal dengan bobot mati di bawah 30 gros ton (GT). Ada pembatasan subsidi bagi kapal-kapal dengan bobot mati di atas 30 GT.

Yugi berharap, pemerintahan Jokowi memprioritaskan kepas­tian ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan  dalam 5 tahun ke depan. Perlu dikaji lebih jauh ten­tang ketidak-konsistenan BBM bersubsidi baik dari sisi regu­la­sinya atau pendistribusiannya.

“Kita harapkan ada sistem yang baik, terjadwal, rutin, detail­nya seperti apa agar semua men­jadi konsisten. Apa yang meng­hambat, kita lihat juga apakah dari sisi regulasinya ada yang perlu diubah atau justru dari ma­salah operasionalnya,” jelasnya.

Yugi menyatakan, 60 persen biaya operasional nelayan untuk bahan bakar dan diharapkan pa­sokannya aman. Karena kalau ada pembatasan, tentu akan mem­perpendek waktu opera­sional dan ujungnya akan mengurangi peng­hasilan dan biaya opera­sional bisa ikut naik.

Pihaknya juga berharap, pe­me­rintah bisa memiliki data-data va­lid terkait berapa nelayan yang bisa memiliki akses ke Stasiun Pengi­sian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“SPBU khusus nelayan itu se­be­nar­nya ada, tetapi be­lum jelas keberlangsungannya se­perti apa. Kita harapkan ada ren­ca­na yang strategis untuk masalah ini, se­hing­ga penyaluran itu bisa be­­nar-benar te­pat sasa­ran,” ce­tusnya.

Senior Vice President Fuel Mar­keting and Distribution PT Per­tamina Suhartoko optimis, alokasi tambahan distribusi BBM bersubsidi dapat diserap nelayan tanpa menimbulkan kelangkaan.

Data yang dirilis Pertamina mengenai penyerapan BBM ber­subsidi untuk sektor nelayan mencapai 1,2 juta KL hingga Juli 2014. Selain itu, jika mengacu pada distribusi tahun lalu, rea­lisasi total BBM bersub­sidi untuk nelayan mencapai 1,7 juta KL, sehingga tambahan 702.540 KL akan mencukupi kebutuhan.

Poros Maritim Dunia

Wacana bakal dibentuknya Kementerian Maritim diapresiasi sebagai gagasan cerdas guna me­manfaatkan sektor kelautan.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Per­tanian Bogor (IPB) Rokhmin Da­huri mengatakan, tidak ada yang meragukan Indonesia akan men­jadi negara yang maju, makmur dan sejahtera bila fokus pe­me­rintahan ke depan bisa mem­beri perhatian yang besar ter­hadap sektor ekonomi kelautan.

“Kemunculan Kementerian Ma­ritim merupakan itikad baik untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata Rokhmin.

Menurut bekas Menteri Ke­laut­an dan Perikanan ini, gaga­san itu tidak mustahil direalisa­sikan, mengingat potensi dan sumber daya maritim selama ini belum disentuh secara maksimal.

Rokhmin menyebut, di wila­yah pesisir dan laut Indonesia ter­kandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam.

“Ini potensi yang sangat besar. Sayangnya, paradigma pemba­ngunan ekonomi dalam negeri selama ini masih berpusat di da­rat, belum bergeser ke pengem­ba­ngan berbasis kelautan,” jelas pria yang saat ini menjabat seba­gai Ketua Umum Gerakan Ne­layan dan Tani Indonesia (Ganti) tersebut.  ***