Kabinet Jokowi-JK akan menjadikan sektor maritim sebagai prioritas. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir bisa menjadi salah satu andalan upaya pengentasan kemiskinan pemerintahan mendatang.
Demikian disampaikan Deputi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Braman Setyo melalui rilis yang diterima Rakyat Merdeka Online di Jakarta, Minggu (21/9)
Langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintahan baru dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan 1.000 kampung nelayan. Melihat potensi itu koperasi bisa masuk dan bersinergi untuk membantu permodalan nelayan untuk melaut.
"Salah satu kendala utama yang menghambat aktivitas nelayan untuk menyambung hidup selain cuaca buruk adalah permodalan," beber Braman.
Braman pun mengisahkan pengalamannya saat membantu para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terlepas dari jeratan rentenir ketika menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Saat itu, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perikanan Dan kelautan Jatim untuk mendirikan koperasi nelayan di daerah pesisir.
Dulu, dia bilang, saat meninjau tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong, Lamongan, Jawa Timur, para nelayan mengeluhkan sulitnya mencari pinjaman modal ke bank untuk aktivitas melautnya mulai dari perawatan kapal hingga pembelian bahan bakar.
"Dengan dibentuknya koperasi nelayan dan nelayan di daerah itu menjadi anggotanya, mereka bisa meminjam dan menyimpan uang di koperasi sehingga cash flow nelayan meningkat," kata Braman
Setiap hasil tangkapan ikan laut nelayan, dibeli dan dipasarkan koperasi di Surabaya. Hasilnya, harga ikan menjadi lebih bersaing karena para pedagang besar bisa langsung membeli hasil tangkapan para nelayan, dan pada waktu itu (2008-2009) dibangun koperasi nelayan di 21 kab pesisir di seluruh jatim.
Hal ini sejalan dengan program Jokowi-JK untuk prioritas 1.000 kampung nelayan di tahun 2015.
"Koperasi yang akan melakukan pemasaran ikan, mulai dari hulu sampai ke hilir akan ditangani koperasi. Ini yang diharapkan ke depan menjadi perhatian lebih Presiden Jokowi agar sistem ijon berkurang dan rentenir akan tergusur dengan kehadiran koperasi," jelasnya.
[wid]
