Siaga darurat bencana asap telah ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan, Alex Nurdin. Untuk kesiagaan itu, juga telah dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian asap yang digelar di Palembang, hari ini (Jumat, 19/9).
Rapat dipimpin Sekda Provinsi Sumsel yang dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, K/L, TNI, Polri, Pemda dan lainnya. Dikhawatirkan bencana asap dapat meluas jika tidak diantisipasi dengan sungguh-sungguh.
Apalagi akan diselenggarakan MTQ Internasional yang diikuti 50 negara di Palembang pada 23-27 September 2014 dapat terganggu oleh asap. Menurut perkiraan, kemarau di wilayah Sumsel berlangsung hingga awal Oktober 2014.
"Pemda Sumsel telah meminta bantuan kepada BNPB untuk menambah kekuatan helikopter pemboman air dan operasi hujan buatan," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan elektroniknya, petang ini.
Sutopo melanjutkan, saat ini sudah ada satu unit heli Bolco dan 1 unit heli MI-8 yang disiagakan sejak Juli lalu. Hujan buatan akan dimulai Senin (22/9) mendatang dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU.
Operasi hujan buatan ini akan dilakukan BPPT hingga Oktober nanti sesuai kebutuhan. Operasi udara dengan pemboman air juga akan diperkuat dengan mendatangkan dua unit helicopter Kamov dari Johor Baru yang akan tiba di Palembang pada Senin (29/9) dua pekan depan. Selain itu juga dua unit pesawat aphibi "Air Tractor" dari Australia yang diperkirakan akan tiba di Palembang pada hari Minggu (30/9). Sementara, satu unit heli Kamov dari Riau akan dipindahkan ke Palembang jika diperlukan. Ground Mist Generator juga ditambah enam unit di Palembang.
"Pemda Sumsel tetap sebagai pemegang komando," terangnya.
TNI dan Polri diminta agar meningkatkan patroli dan penegakan hukum. Saat ini ada dua perusahaan yang sedang diproses hukum.
"Pencegahan lebih efektif daripada pemadaman. Jika sudah terbakar sulit dipadamkan karena lahan gambut," jelas Sutopo seraya menambahkan bahwa BNPB telah memberikan bantuan Rp 12,2 miliar kepada BPBD Sumsel untuk penangana karlahut, dan menyiapkan 16 miliar tambahan sesuai kebutuhan yang ada
.[wid]
