Berita

karen agustiawan/net

Bisnis

Pengganti Karen Agustina Tak Mesti Ahli Minyak

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2014 | 14:14 WIB | LAPORAN:

Suasana bursa calon pengganti Direktur Utama PT Pertamina (Persero)  Karen Agustiawan yang resmi mundur 1 Oktober makin hangat. Pemerintah didesak untuk mencari calon yang mumpuni dari luar Pertamina yang punya kemampuan di bidang audit anggaran.

“Harus dari orang luar yang mengerti dunia akutansi dan investigasi. Dititik titik mana kira-kira penyimpangan akan terjadi. Artinya harus memiliki kemampuan auditor. Tidak selalu harus ahli perminyakan," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (19/9).
 
Ferdinand adalah salah seorang pelapor oknum pejabat dan pengusaha yang terlibat praktek mafia minyak dan gas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juni lalu. Melalui perwakilannya, KPK menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 

 
Ia menambahkan, selama ini banyak orang pintar yang bisa dibayar untuk masalah teknis. Hanya saja untuk mencari orang yang berintegritas sangat sulit. Karena itu, Ferdinand mengkritik keras upaya pemerintah mengambil calon pucuk pimpinan berasal dari internal Pertamina. Ia mendesak pemerintah agar menunjuk orang-orang di luar Pertamina yang bersih dari praktek-praktek mafia migas selama ini.
 
Saat ini, dua nama dari internal Pertamina telah santer disebut bakal menggantikan Karen. Keduanya adalah Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya, serta Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. Kedua nama tersebut dinilai punya rekam jejak buruk.
 
"Saya melihatnya secara umum, orang-orang dari internal Pertamina itu adalah yang membiarkan kebusukan, mungkin secara pengetahuan dan penguasaan lini migas menguasai, namun sayang moral dan integritasnya dipertanyakan," tegasnya.
 
Ia mengatakan, praktek mafia migas yang terselubung misalnya, perdagangan migas menggunakan sistem perantara (broker) antara Pertamina dengan penjual. Praktek ini menciptakan celah kongkalingkong dan berpotensi korupsi. Akibatnya, harga BBM yang kelewat mahal akhirnya merugikan rakyat.

"Harusnya yang namanya broker ini tidak diperlukan tapi bisa langsung, apalagi Pertamina perusahaan raksasa perusahaan kelas dunia," ujarnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Siswa Sekolah Rakyat akan Dilatih 1.000 Taruna Akmil

Minggu, 05 Juli 2026 | 18:21

Jokowi Pilih Lampung sebagai Awal Safari karena Tanah Tak Bertuan

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:41

OTT Bupati Langkat Temukan 55 Keping Platinum Senilai Rp40 Miliar Lebih

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:16

Hampir 3.000 Orang Tewas, Venezuela Mulai Hentikan Operasi Pencarian Korban Gempa

Minggu, 05 Juli 2026 | 17:07

Komedian Narji Bikin Khitanan Massal PSI Diserbu Anak-Anak

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:52

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei Absen di Pemakaman Ayahnya

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:26

Sudah Ada Perpres, Pakar: Promosi LGBT di Medsos Bisa Berujung Pengadilan

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:13

PM Singapura Dijadwalkan Bertemu Presiden Prabowo Besok

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:08

Pemerintah Perkuat Literasi Siber Antisipasi Ancaman AI dan Hoaks

Minggu, 05 Juli 2026 | 16:01

Daftar Lengkap 16 Negara yang Lolos ke Babak 16 Besar

Minggu, 05 Juli 2026 | 15:55

Selengkapnya