Berita

karen agustiawan/net

Bisnis

Pengganti Karen Agustina Tak Mesti Ahli Minyak

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2014 | 14:14 WIB | LAPORAN:

Suasana bursa calon pengganti Direktur Utama PT Pertamina (Persero)  Karen Agustiawan yang resmi mundur 1 Oktober makin hangat. Pemerintah didesak untuk mencari calon yang mumpuni dari luar Pertamina yang punya kemampuan di bidang audit anggaran.

“Harus dari orang luar yang mengerti dunia akutansi dan investigasi. Dititik titik mana kira-kira penyimpangan akan terjadi. Artinya harus memiliki kemampuan auditor. Tidak selalu harus ahli perminyakan," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (19/9).
 
Ferdinand adalah salah seorang pelapor oknum pejabat dan pengusaha yang terlibat praktek mafia minyak dan gas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Juni lalu. Melalui perwakilannya, KPK menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 

 
Ia menambahkan, selama ini banyak orang pintar yang bisa dibayar untuk masalah teknis. Hanya saja untuk mencari orang yang berintegritas sangat sulit. Karena itu, Ferdinand mengkritik keras upaya pemerintah mengambil calon pucuk pimpinan berasal dari internal Pertamina. Ia mendesak pemerintah agar menunjuk orang-orang di luar Pertamina yang bersih dari praktek-praktek mafia migas selama ini.
 
Saat ini, dua nama dari internal Pertamina telah santer disebut bakal menggantikan Karen. Keduanya adalah Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya, serta Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto. Kedua nama tersebut dinilai punya rekam jejak buruk.
 
"Saya melihatnya secara umum, orang-orang dari internal Pertamina itu adalah yang membiarkan kebusukan, mungkin secara pengetahuan dan penguasaan lini migas menguasai, namun sayang moral dan integritasnya dipertanyakan," tegasnya.
 
Ia mengatakan, praktek mafia migas yang terselubung misalnya, perdagangan migas menggunakan sistem perantara (broker) antara Pertamina dengan penjual. Praktek ini menciptakan celah kongkalingkong dan berpotensi korupsi. Akibatnya, harga BBM yang kelewat mahal akhirnya merugikan rakyat.

"Harusnya yang namanya broker ini tidak diperlukan tapi bisa langsung, apalagi Pertamina perusahaan raksasa perusahaan kelas dunia," ujarnya.[wid]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya