Berita

Edhie Baskoro Yudhoyono

Wawancara

WAWANCARA

Edhie Baskoro Yudhoyono: Demokrat Setuju Pilkada Langsung Karena Sesuai Aspirasi Masyarakat

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2014 | 08:44 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Awalnya Partai Demokrat mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tapi akhirnya ‘banting stir’. Kini satu barisan dengan partai pendukung Jokowi-JK yang memperjuangkan pemilihan langsung.

“Pak SBY dipilih langsung oleh rakyat untuk memimpin republik ini. Mekanisme ini merupakan produk demokrasi yang positif, harus kita dukung dan terus kita perbaiki,’’ tegas Sekjen Partai De­mokrat Edhie Baskoro Yudho­yono, dalam emailnya kepada Rakyat Merdeka, Rabu (17/9).

Berikut kutipan selengkapnya;


Apa yang mendasari peruba­han sikap Demokrat?
Kami melihat secara jernih, berorientasi pada kemajuan dan upaya pendewasaan demokrasi di Indonesia.

Saya mengajak seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan demokrasi Indonesia. Mari kita berpikir jernih, melangkah ke de­pan, serta bersama-sama memba­ngun tekad untuk memperbaiki dan penyempurnaan sistem de­mo­krasi kita.

Apa ada faktor eksternal yang mendorong perubahan sikap Demokrat?
Partai Demokrat setuju Pilkada langsung dipertahankan, karena sejalan dengan aspirasi masyara­kat. Kami mencermati aspirasi yang berkembang, dan menyepa­kati bahwa hak politik warga ne­gara tidak boleh dipangkas. De­mokrat akan terus berada di de­pan untuk mengawal demokrasi berjalan di jalur yang benar.

Apa sikap Demokrat medu­kung pilkada langsung memi­liki kaitan dengan keterpilihan SBY sebagai Presiden yang dipilih langsung?
Pak SBY dipilih langsung oleh rakyat untuk memimpin republik ini. Mekanisme ini merupakan pro­duk demokrasi yang positif, harus kita dukung dan terus kita perbaiki.

Sebagai partai yang lahir dari roh demokrasi, kami akan men­jaga demokrasi agar tetap berada di jalur yang benar. Sesuai dasar negara kita.

Pak SBY juga pernah berpen­dapat, sistem Pilkada langsung se­jalan dengan sistem presiden­sial yang dianut Indonesia. Ada benang merah antara Pilkada langsung dan sistem presidensial yang tengah beliau jalankan.

Selain menumbuhkan parti­sipasi rakyat, Pilkada lang­sung membawa sejumlah dam­pak negatif, apa sikap Demokrat?
Kami mendukung pelaksanaan Pilkada langsung dengan sejum­lah catatan. Demokrat berpan­dangan, perlu diletakkan rambu-rambu untuk mencegah dampak negatif dari mekanisme tersebut. Perbaikan-perbaikan pasal dalam RUU Pilkada harus dilakukan secara rinci agar tidak merusak nafas demokrasi.

Jika RUU Pilkada di DPR dilakukan voting, apa  Demo­krat tetap mendukung pemili­han langsung?
Sikap kami tetap sama, selama syarat tadi terpenuhi. Diletakkan rambu-rambu untuk mencegah dampak negatif dari mekanisme Pilkada langsung.

Pada prinsipnya Demokrasi di Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang. Jangan sampai mengalami kemunduran. Partai Demokrat setuju jika pemilu se­ca­ra langsung tetap dipertahan­kan karena sejalan dengan aspi­rasi masyarakat.

Tapi RUU Pilkada masih jadi polemik, apa instrusi dari partai?
Terkait polemik RUU Pilkada, Partai Demokrat setuju dengan nafas reformasi dan pematangan demokrasi.

Apa itu?
Intinya harus sejalan dengan pemikiran rakyat termasuk aspi­rasi kepala-kepala daerah yang menginginkan hak politik warga negara RI tidak boleh dipangkas.

Tapi banyak kalangan me­nye­butkan pilkada langsung banyak kelemahan, ini bagai­mana?

Itu dia, kita perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam pasal RUU Pilkada yang berpotensi merusak nafas demokrasi.

Pasal mana saja yang perlu diperbaiki?
Partai Demokrat memandang perlu perbaikan-perbaikan secara terinci terkait pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ekses terhadap Pilkada langsung ter­sebut.  ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya