Pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dilakukan dengan cara-cara yang tak biasa, agar terjadi percepatan dan pemerataan di seluruh wilayah Tanah Air.
Sultan Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan, Sultan H Khairul Saleh mengatakan, salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah dan swasta. Apalagi pembangunan infrastuktur memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.
"Jadi realiasasi program pembangunan dan aspek pembiayaan harus dipikul bersama-sama. Jika tidak, maka pembangunan infrastruktur di Indonesia akan tertinggal," kata Sultan H Khairul Saleh yang juga Bupati Kabupaten Banjar ini, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/9).
Pria yang belakangan mulai ramai disebut sebagai kandidat Menteri Pekerjaan Umum (PU) pada Kabinet Presiden Jokowi-JK ini menjelaskan, pola kebijakan berdasarkan kemitraan itu menetapkan pembangunan infrastruktur tidak hanya dibiayai oleh APBN, namun juga membuka peluang investasi pihak swasta.
"Pola ini terbukti berhasil memfasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ke depan, harus terus ditingkatkan," ujar Ketua ICMI Kalsel ini.
Ia sendiri dalam kapasitasnya sebagai bupati Banjar terus-menerus berupaya melakukan pembenahan di beberapa sektor pembangunan di wilayahnya. Pembangunan yang dilaksanakan diarahkan untuk memperbaiki indikator makro terkait kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat diukur dan dievaluasi.
"Di tingkat nasional, pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan amanat berdirinya negara Indonesia pada alinea empat pembukaan UUD 45 melindungi segenap bangsa dan sejahtera," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, keberhasilan menekan tingkat kemiskinan hingga hanya 2,92 persen dapat ditempuh dengan pendekatan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan infrastruktur pertanian.
"Karena sektor pertanian merupakan sektor dominan, maka kebijakan di Kabupaten Banjar adalah konsep pemerataan," ujar birokrat karier yang mengawali karier di Departemen Pekerjaan Umum ini.
Menurut dia, peningkatan gini ratio (angka pemerataan pendapatan) di Kabupaten Banjar memang masuk kategori baik di posisi 0,33, yang berarti pemerataannya baik. Dampaknya angka kemiskinan Banjar 2,97 persen, pengangguran terbuka 2,62 persen dan pertumbuhan ekonomi 6,33 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan untuk tingkat nasional di mana pertumbuhan ekonomi di posisi 5,7 persen.
"Pengangguran terbuka 6,17 persen, dan angka kemiskinan di posisi 11,28. Ke depan, keberhasilan ini akan dilanjutkan di tingkat provinsi dan nasional, semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata Bupati yang memiliki segudang prestasi ini.
Kabupaten Banjar sendiri sejak dipimpin Sultan H Khairul Saleh telah meraih sederetan penghargaan. Di antaranya meraih Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI (2010), dan prestasi sebagai daerah terbaik di bidang perizinan dan penanaman modal berupa anugerah Investment Award (2011, 2012, 2013, 2014) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan E- Procurement (E-Proc) 2013, penghargaan sebagai Daerah Terbaik di Bidang Jasa konstruksi berturut-turut pada 2012 dan 2013. Tercatat pula, Kabupaten Banjar merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil meraih supremasi tertinggi di bidang pekerjaan umum.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kalimantan Selatan yang juga mantan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Prof. Kustan Basri mengapresiasi kinerja Sultan H Khairul Saleh dalam memajukan pembangunan daerah. Menurut dia, sosok Sultan H Khairul Saleh dikenal sangat merakyat dan amanah. Tak heran, jika selama ini Sultan H Khairul Saleh berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
[wid]
