DPR akhirnya menyetujui tamÂbahan anggaran yang diminta Lembaga Pengelola Dana BerÂgulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan MeÂnengah (LPDB-KUMKM) seÂbesar Rp 1 triliun untuk tahun 2015. Nantinya, tambahan angÂgaran tersebut akan diprioÂritaskan untuk sektor energi.
“Alhamdulillah, DPR telah menyetujui anggaran tambaÂhan yang dijanjikan awal taÂhun lalu sebesar Rp 1 triliun,†ujar Direktur Utama LPDB Kemas Danial seusai rapat dengan Komisi VI DPR, kemarin.
Menurut Kemas, persetuÂjuan tersebut akan dibawa ke dalam rapat kerja dengan KeÂmenterian Koperasi dan Usaha Kecil MeÂnengah (Kemenkop UKM) untuk disahkan karena anggaran LPDB masuk di dalam anggaran KeÂmenkop.
Dia mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan diprioÂritaskan untuk membantu koÂperasi atau usaha kecil lainnya yang ada di sektor energi. Selain itu, angÂgaran tersebut akan diÂgunakan untuk memÂbantu usaha yang banyak meÂnyerap tenaga kerja.
“Ada beberapa sektor usaha dan koperasi yang akan kita prioÂritaskan untuk mendaÂpatkan dana tambahan terseÂbut. Namun yang paling menÂjadi prioritas adalah sektor energi dan usaha yang banyak menyeÂrap tenaga kerja,†ucapnya.
Kemas mengaku, pihaknya seÂmakin bersemangat mengÂguÂlirkan dana kepada koperasi dan usaha kecil. Tambahan angÂgaÂran Rp 1 triliun akan lebih meÂmuÂdahkan LPDB membantu lebih banyak lagi koperasi dan UKM.
Dia mengklaim realisasi peÂnyaluran pinjaman dana berÂgulir LPDB 2014 yang telah diproÂses sampai 11 Agustus 2014 mencaÂpai Rp 2,37 triliun. ReaÂlisasi ini lebih dari 89 persen dari target 2014 sebesar Rp 2,65 triÂliun. DaÂna bergulir tersebut akan dilaÂkukan kepada sedikitnya 198.565 UMKM melalui 628 koperasi dan 369 lembaga non koperasi.
Sementara untuk target realiÂsasi tahun 2015, Kemas mengaku tidak mematok target besar. Penyaluran dana bergulir tahun depan minimal sama dengan tahun ini.
“Target penyaluran tahun depan kami rasional, sama deÂngan tahun ini karena kita paham banyak penghematan dilakukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015,†jelasnya.
Dalam RAPBN 2015 ada kecenderungan pemerintah lebih fokus untuk alokasi pembaÂnguÂnan infrastruktur. Sementara sisi perkuatan modal dan bantuan sosial tidak banyak mendapatkan penambahan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto mengatakan, LPDB mesti bekerja lebih keras agar dana yang digulirkan lebih tepat dan efektif. “Jangan sampai dana tambahan ini justru salah sasaran,†ujarnya.
Airlangga mengatakan, koÂmisinya menyetujui anggaran yang diminta karena melihat peran LPDB yang cukup signiÂfikan dalam membantu koperasi dan UKM dalam hal pendanaan yang akan menumbuh kemÂbangkan ekonomi secara naÂsional. ***
