Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah satu kementerian yang memperoleh anggaran paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp 16,3 triliun. Namun, besarnya anggaran ternyata tidak disertai tingkat penyerapan yang baik.
“Kementerian ESDM salah satu kementerian yang paling banyak anggarannya tapi rendah penyerapan,†kata Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, kemarin.
Kuntoro mengatakan, sisa anggaran Kementerian ESDM semester I tahun anggaran 2014 masih mencapai Rp 15 triliun. Jadi hanya terpakai sekitar 7,5 persen dari total seluruh anggarannya.
Kementerian ESDM dinilai UKP4 sebagai kementerian yang berkinerja rendah. Rapor merah bagi kementerian itu sudah terjadi dalam dua tahun terakhir ini.
Dari sisi realisasi belanja, lanjut dia, Kementerian ESDM juga masih sangat jauh dibanding rata-rata realisasi belanja nasional di kementerian dan lembaga yang mencapai 28 persen.
Kuntoro menyebut perencanaan program di Kementerian ESDM seperti anggaran transmisi tegangan tinggi di Jawa Tengah tidak jelas. Hal itu menyebabkan kekisruhan pemilik tanah.
Calon Menteri ESDMPresiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta memilih jajaran kabinet yang berintegritras. Terutama untuk menduduki instansi yang penting, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Calon Menteri ESDM dinilai harus memiliki sejumlah syarat penting yakni memahami tata kelola migas dari hulu hingga hilir. Selain itu juga harus memiliki keberanian dan integritas untuk membersihkan sektor migas dari berbagai mafia dan kelompok kepentingan yang sudah merusak. "Dia harus punya integritas karena sistem di sektor migas sudah rusak dan sudah terbentuk lama. Jangan sampai seperti ustadz di kampung maling," tegas Pengamat Kebijakan Migas Yusri Usman di Jakarta, kemarin.
Sejumlah nama disebut akan menduduki posisi Menteri ESDM antara lain Anggota Dewan Energi Nasional Tumiran, bekas Kepala BP Migas Raden Priyono, bekas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Legowo hingga Kuntoro Mangkusubroto.
Yusri mengingatkan Rudi Rubiandini yang dulu dianggap bersih, dosen teladan, ketika masuk sistem yang sudah rusak malah berbalik arah ikut terbawa sistem yang rusak dan kemudian terlibat korupsi.
Dia juga menyebutkan, Kepala BP Migas sebelum Rudi Rubiandini yakni Raden Priyono. BP Migas sendiri dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian berganti menjadi SKK Migas "Harusnya Raden Priyono diperiksa dan dihadirkan di persidangan," tegas Yusri.
Dalam berbagai kesempatan, Priyono sempat memprotes langkah pembubaran BP Migas oleh ormas PP Muhammadiyah. ***
