Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sangat strategis keberadaannya untuk diteruskan. Mengingat, masih diperlukan percepatan, pengurangan ketimpangan dan kesenjangan antar pedesaan.
Pengamat pembangunan daerah Prof. Dr. Lijan P. Sinambela mengakui bahwa dalam 10 tahun terakhir kebijakan penanganan daerah tertinggal tumpang tindih oleh KPDT dengan kementerian dan lembaga terkait. Akibatnya, percepatan pembangunan daerah tertinggal tidak fokus dan belum mencapai sasaran.
Menurutnya, dalam paradigma baru, KPDT harus dibekali payung hukum dengan tupoksi menjadi eksekutor, bukan lagi sebagai koordinator. Wilayah kerjanya pun dari yang selama ini berkutat di kabupaten merambah hingga kawasan pedesaan. Sehingga, 31.322 desa tertinggal di 422 kabupaten sebagai target KPDT dapat fokus dientaskan.
"Dengan paradigma baru ini, tugas pokok dan fungsi KPDT dapat fokus mengentaskan desa tertinggal," ujar Sinambela dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa malam (16/9)
Menurutnya, untuk pencapaian pengentasan daerah tertinggal, KPDT harus dibekali pagu anggaran APBN sekitar Rp 45 triliun per tahun atau Rp 1,5 miliar per desa per tahun dari sebelumnya hanya Rp 2,8 triliun per tahun.
Karena itu, Sinambela menjelaskan, Kementerian PDT ke depan harus dinakhodai oleh sosok menteri dari kalangan profesional. Kementerian harus terbebas dari kepentingan politik sehingga programnya tepat sasaran.
Apalagi, Kementerian PDT sangat strategis dalam hal pemberian bantuan sosial, pada 2012 lalu nilainya mencapai Rp 459 miliar tahun 2012. Artinya, jika dana sebesar itu dikelola secara profesional, peruntukkannya menjadi jelas dan tepat sasaran sesuai dengan karakteristik wilayah dan sumber dayanya.
Sejauh ini, nama-nama yang beredar untuk menempati posisi Menteri PDT masih didominasi dari kalangan politikus. Seperti Indra J. Piliang, Marwan Djafar, Imam Nachrowi, A. Azwar Anas, Sihar Sitorus. Kadidat-kandidat yang ada haruslah dicermati apakah sudah punya track record atau pengalaman sebagaimana diamanatkan paradigma baru Kementerian PDT.
Sejauh ini, barulah Sihar Sitorus yang dikenal memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud. Berdasarkan catatan, dengan bendera PT Nusa Ina, Sihar Sitorus telah membangun daerah tertinggal di Pulau Seram dengan investasi ratusan miliar. Puluhan ribu lahan terlantar dan mati kini sudah terbuka menjadi perkebunan rakyat dengan tangannya.
"Untuk menunjang hasil produksi, Sihar membangun infrastruktur jalan, irigasi dan angkutan laut di pantai Siliha, Kobi, Maluku Tengah. Program serupa juga dilakukan di pulau Sumatera dan Sulawesi," beber Sinambela yang juga Rektor Universitas Satya Negara Indonesia (USNI).
[why]
