Dari 10 tahun Pilkada langsung, biaya demokrasi makin mahal. Pada umumnya hanya orang punya modal atau punya cukong yang bisa jadi kepala daerah. Setelah itu, bisa saja mereka terikat balas budi pada sponsor atau donatur, antara lain dalam bentuk proyek atau sejenisnya.
"Motif balikan modal jadi pola sebagian kepala daerah. Modal itu cukup besar. Dari hari ke hari biaya politik makin besar. Kita sudah 10 tahun pakai Pilkada Langsung. Apa hasilnya? Apakah rakyat makin sejahtera? Apakah korupsi makin kurang?" kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon lewat akun twitter-nya @fadlizon, (Minggu, 14/9).
Maka tak heran ada sekitar 330 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi atau lainnya. Lewat pilkada langsung, sambung Fadli Zon, ada juga kepala daerah yang bagus, namun jumlahnya kalah dari yang tersangkut masalah.
Belum lagi penyelenggaraan pilkada langsung yang mahal, setidaknya Rp 20 miliar per satu kabupaten/kota. Artinya Rp 100 trilun untuk 500 kabupaten. Kalau pemilihan lewat DPRD relatif biayanya kecil.
"Apakah korupsi akan hilang jika pilkada lewat DPRD? Tak ada jaminan, tapi lebih kecil kemungkinannya dan lebih terkontrol. Karena itu dalam pilkada DPRD bisa libatkan
civil society dan lembaga negara seperti KPK, PPATK, dll," terangnya Fadli Zon.
Konstitusi kita, sambung Fadli Zon, tidak mewajibkan pilkada langsung. Pilkada dilakukan secara demokratis. Jadi jangan alergi dengan kata-kata perwakilan. Sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. "Bagi yang paham bahasa Indonesia dengan baik dan benar, Sila ke-4 Pancasila jela menujukkan jenis kelamin demokrasi kita: musyawarah dan perwakilan," terangnya.
Demokrasi Indonesia bukan demokrasi politik atau demokrasi ekonomi saja, tapi gabungan itu jadi demokrasi sosial. Demokrasi sosial itu, lanjut Fadli Zon, akarnya budaya. Budaya kita adalah gotong royong, musyawarah mufakat. Jadi demokrasi Indonesia berakar budaya bangsa. Karena itu dibuat lembaga namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di daerah dengan nama DPRD.
MPR, sambung dia, memegang kedaulatan rakyat, kalau merujuk UUD 1945 yang asli yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Jadi MPR memilih Presiden atas nama rakyat. Setelah diamandemen pilpres baru digelar jadi langsung. Nah, pilkada tidak ada perintah harus dipilih langsung dalam konstitusi, kecuali harus demokratis.
"Demokratis itu bisa langsung bisa tak langsung. Jadi masalahnya bukan tataran substansi demokrasi tapi lebih pada caranya. Pemilihan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP ya bukan oleh anggota PDIP seluruh Indonesia, tapi via perwakilan DPD/DPW atau DPC nya," demikian Fadli Zon.
[rus]
