Pemilihan kepala daerah secara langsung memang membebani keuangan negara. Tapi tetap diperlukan demi hak demokrasi rakyat.
“Saya setuju perlu dilakukan penghematan. Tapi bukan merubah sistem pilkada dari langsung menjadi tak langsung. Itu bertentangan dengan semangat reformasi dan memasung demokrasi,†kata pakar hukum tata negara, Refly Harun, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (11/9).
Menurut Refly, ada banyak cara untuk menghemat biaya pilkada. Tapi jangan mengorbankan kedaulatan rakyat.
“Kita jangan setengah-setengah memperbaiki instrumen pilkada. Kalau pemilihan lewat DPRD berarti kita mundur,†paparnya.
Berikut kutipan selengkapnya:Kenapa Anda menilai seperti itu?Pilkada tidak langsung bertentangan dengan sistem presidensil. Sebab, dalam sistem presidensil, eksekutif dan legislatif terpisah, bukan satu kesatuan.
Eksekutif tidak dipilih oleh legislatif. Makanya presiden tidak dipilih oleh MPR atau DPR.
Apa itu saja?Pilkada tidak langsung, menempatkan DPRD lebih tinggi dari kepala daerah. Kemudian dijadikan kepala daerah sebagai sapi perahan DPRD.
Saat ini ada anggapan dalam pilkada langsung hanya orang yang bermodal yang bisa jadi kepala daerah. Itu tidak benar.
Misalnya, Jokowi-Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta bukan bermodal besar.
Sekarang partai pendukungnya termenung karena tidak dapat proyek. Padahal di DKI Jakarta ini banyak proyek-proyek pembangunannya.
Pimpinan parpol diuntungkan dengan pemilihan tak langsung?Ya. Karena sistem ini akan memunculkan fenomena elite captures. Selain itu, rakyat tidak bisa menentukan pemimpinnya. Penentuan kepala daerah akan terpusat pada pimpinan parpol. Bohong kalau nanti dengan pemilihan tidak langsung akan terpilih orang baik.
Ada 332 Kepala daerah yang tersangkut korupsi karena diduga biaya tinggi pilkada, ini bagaimana?Itu keliru. Kepala daerah berniat melakukan itu karena dari awal mau korupsi, bukan karena biaya tinggi.
Dipilih lewat DPRD pun banyak juga korupsi. Sebab, mereka harus siapkan dana untuk parpol dan dana pilkada berikutnya.
Solusinya bagaimana?Solusinya sudah kami sampaikan ke Komisi II DPR kok. Kalau tetap mau pilkada tidak langsung, saya minta Presiden SBY menarik diri dari proses pembahasan.
Apa itu bisa membatalkan pengesahan RUU Pilkada?Ya. Kalau SBY menarik diri dalam pembahasan RUU Pilkada maka RUU itu tidak bisa disahkan
Anda bilang banyak cara menghemat biaya pilkada secara langsung, apa saja itu?Pertama, melakukan pilkada serentak. Pemilihan serentak ini bisa menghemat anggaran ketimbang harus melakukan pilkada satu per satu.
Kedua, memangkas jumlah pengawas. Selama ini, jumlah pengawas yang berada di tempat pemungutan suara memakan biaya banyak. Lantaran itu, cukup hanya dengan pengawasan dari masyarakat, partai politik, dan pemantau pemilu.
Ketiga, menyelenggarakan pilkada satu putaran. Suara terbanyak langsung dinyatakan sebagai pemenang.
Keempat, membatasi pengeluaran dana kampanye.
Kelima, membatasi modal kampanye.
Keenam, larangan sewa perahu parpol. Kalau datang ke parpol akan diperas. Ini bukan rahasia baru, sehingga yang dicalonkan hanya memiliki uang banyak. ***
