Setelah sekian lama menolak, akhirnya pemerintah menyetujui kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg). Alasannya, kenaikan tidak membebani masyarakat.
Meski sudah disetujui, pemerintah masih tutup mulut soal besaran dan kapan kenaikan ini mulai diberlakukan.
Anggota Komisi VII DPR Muhamad Idris Lutfi mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg memang hak Pertamina karena bukan barang yang disubsidi pemerintah. Namun, dia menyayangkan rencana kenaikan itu tidak disiapkan dengan matang.
Seharusnya, kata Ketua Poksi Komisi VII DPR PKS ini, pemerintah menyiapkan dampak dari kenaikan harga elpiji 12 kg. Kenaikan elpiji non subsidi akan memberikan dampak yang cukup besar, terutama untuk elpiji 3 kg yang selama ini disubsidi pemerintah.
Seharusnya, kata Ketua Poksi Komisi VII DPR PKS ini, pemerintah menyiapkan dampak dari kenaikan harga elpiji 12 kg. Kenaikan elpiji non subsidi akan memberikan dampak yang cukup besar, terutama untuk elpiji 3 kg yang selama ini disubsidi pemerintah.
“Persetujuan pemerintah soal kenaikan harga elpiji hanya melihat dari sisi kerugian Pertamina saja. Seharusnya, dampak besarnya juga diperhitungkan,†ujar Idris kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut dia, dampak kenaikan harga elpiji 12 kg akan menyebabkan terjadinya migrasi konsumsi ke elpiji 3 kg. Selain itu, dengan disparitas yang sangat tinggi juga akan berdampak pada pengoplosan yang ujungnya akan menimbulkan ledakan akibat klep rusak.
Idris mengatakan, harusnya pemerintah sabar, tidak memberikan lampu hijau kepada Pertamina untuk menaikkan harga. Kenaikan bisa dilakukan jika semua dampaknya sudah bisa diantisipasi pemerintah dan Pertamina.
“Salah satu caranya dengan mengebut program gas rumah yang murah,†katanya.
Direktur investigasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 kg seharusnya tidak terjadi. Soalnya masyarakat baru mengalami kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Apalagi, dasar kenaikan itu akibat keluhan Pertamina yang selalu mengalami kerugian.
“Pertamina sebagai BUMN tugasnya untuk melayani masyarakat. Harusnya mereka jika menjual produk ke rakyat tidak bahas untung rugi. Sama saja dengan perusahaan swasta dong,†tegasnya kepada, kemarin.
Manajer Media Pertamina Adiatma Sardjito mengklaim pihaknya sudah rugi sekitar Rp 2,5 triliun untuk tahun ini karena menjual murah elpiji 12 kg.
Kerugian tersebut karena menjual elpiji 12 kg di bawah harga keekonomian.
“Elpiji 12 kg itu harganya disubsidi sendiri oleh Pertamina, tidak diganti negara. Sekarang harganya Rp 11.500 per kg, tapi kita masih jual Rp 6.000 per kg,†katanya.
Karena terus menjual elpiji 12 kg dengan harga murah, Pertamina tiap tahun merugi di bisnis elpiji 12 kg mencapai Rp 5-6 triliun per tahun. ***
