Din Syamsuddin: Putuskan RUU Pilkada Secara Jernih, Bukan Karena Dendam Atau Lainnya

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta DPR untuk berpikir jernih sebelum memutuskan mengenai RUU Pilkada.

’’Putuskan RUU Pilkada se­ca­ra jernih. Bukan karena den­dam atau lainnya,’’ tegas Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, Selasa (9/9).

Sebab, lanjut Ketua Umum Ma­jelis Ulama Indonesia (MUI) itu, masalah pilkada itu me­nyangkut demokrasi dan nasib rakyat Indonesia.

“Makanya saya hanya meme­san­kan kepada politisi dan DPR kalau memutuskan suatu masa­lah, termasuk RUU Pilkada, ha­rus dikedepankan pemikiran yang jernih. Bukan karena dendam atau lainnya,’’ papar Din Syam­suddin.

Berikut kutipan selengkapnya;

Apa pendapat Anda melihat perseteruan di DPR mengenai RUU Pilkada?
Menurut saya mengenai pil­kada langsung atau tidak lang­sung itu harus dikaji secara jernih, bukan karena mau menguasai atau lainnya.

Ada yang bilang pilkada dipilih DPRD adalah produk Orde baru, bagaimana ini?
Jangan salahkan masa lampau, tapi bukan juga menilai masa lampau lebih baik, tentu ada yang baik ada juga yang kurang.

Apa usulan Anda mengenai RUU Pilkada ini?
Saya usulkan biar dibahas se­cara jernih dan matang oleh DPR yang baru. Kalau oleh DPR seka­rang takut tidak jernih dan ma­tang. Karena masalah yang diper­debatkan yakni langsung atau tidak langsung dan serentak atau tidak. Keduanya sama-sa­ma ada baiknya dan ada buruk­nya. Ma­kanya harus dipikirkan dengan pemikiran yang jernih.

Sekarang di DPR terbelah dua, apa mungkin bisa meng­ha­silkan UU Pilkada yang bagus?
Pokoknya, untuk menyelesai­kan masalah bangsa dan negara tidak boleh ada kepentingan ke­ben­cian, kesukaan dan ketaksu­kaan. Karena itu tidak baik.

Memangnya terlihat jelas adanya kebencian dalam pem­bahasan RUU Pilkada ini?
Saya tidak menyatakan ada gelagat itu loh. Biarlah rakyat yang menilainya.

Apa PP Muhammadiyah akan membahas RUU Pilkada ini ?
 Ya. Kami akan undang pakar-pakar di Muhammadiyah akan ber­­kumpul. Karena Muham­ma­diyah berpandangan perlu ada konsolidasi demokrasi ke depan. Kalau pilkada langsung atau DPRD itu harus dikaji secara mendalam.

O ya, apa sudah ada kader Muhammadiyah diminta men­jadi menteri?
Soal menteri, saya tidak mau ber­komentar banyak, lihat saja nanti.

Bukankah beberapa tokoh Muhammadiyah disebut-sebut bakal calon menteri?
No comment, nanti pada wak­tu­nya kalau dihubungi (Jokowi-JK atau tim transisi) baru kami beri tahu ke media.

Masa sih belum dihubungi?
Ya, belum dihubungi juga.

Tapi Anda sudah tahu nama-nama yang ingin dijadikan menteri oleh Jokowi?
Tidak tahu, minta keterangan langsung ke mereka.

Bukankah perlu dikomu­ni­kasikan dengan pimpinan bila kader Muhammadiyah dipilih menjadi menteri?
Kalau sudah diumumkan baru ke saya. ***