Kurikulum 2013 Harus Dikaji Ulang

Pemerintahan yang baru didesak dapat mengkaji kembali Kurikulum Pendidikan 2013. Mengingat, banyak persoalan yang terjadi dalam implementasinya di lapangan.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menjelaskan, salah satu kendala dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah ketidakseriusan pemerintah dalam pengadaan buku wajib untuk guru dan siswa. Akibatnya, anak didik kesulitan mengikuti pelajaran karena tidak ada materi.

"Buku peminatan SMA belum dibuat pemerintah, sehingga sekolah harus membeli buku peminatan di penerbit swasta. Sementara, harganya sangat mahal, bisa sepuluh kali lipat buku wajib," bebernya dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut Retno, belum semua guru mendapatkan pelatihan Kurikulum 2013, termasuk untuk mata pelajaran wajib dan peminatan di SMA.

"Yang sudah dapat pelatihan tidak ditugaskan melaksanakan Kurikulum 2013 di sekolahnya, dan yang tidak mendapat pelatihan justru ditugaskan," katanya.

Dia menambahkan, untuk sementara pemerintah dapat mendorong sekolah-sekolah negeri tetap melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006 yang guru dan bukunya sudah siap.

"Jangan korbankan anak didik kita. Kualitas pendidikan macam apa yang dilahirkan oleh kebijakan tidak matang, terburu-buru, belum siap, dan terkesan dipaksakan," demikian Retno.

FSGI sendiri menemukan persoalan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di sejumlah daerah. Yakni di 21 provinsi dan 46 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. [why]