. Mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme parlemen merupakan kemunduran demokrasi. Dalam konteks saat ini, penghapusan pilkada langsung merupakan pengingkaran terhadap kehendak rakyat sekaligus pembunuhan demokrasi langsung oleh rakyat.
"Penghapusan pilkada langsung merupakan upaya elit parpol untuk menguasai kepala daerah. Sebab nanti kepala daerah akan didominasi oleh elit parpol," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, dalam pesan elektroniknya yang diterima redaksi (Rabu, 10/9).
Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, katanya, menutup peluang orang-orang baik yang disukai rakyat menjadi pemimpin mereka. Sebab semuanya akan ditentukan oleh segelintir orang partai yang ada di DPRD.
Selain itu, katanya, mekanisme pemilihan oleh DPRD akan menjadikan uang sebagai faktor dominan bagi keterpilihan seseorang. Sebab besar kemungkinan siapa yang akan terpilih akan sangat ditentukan oleh seberapa besar bayaran yang bisa dia berikan kepada para anggota DPRD yang ada.
"Praktek seperti ini sudah jamak terjadi sejak dahulu, ketika kepala daerah masih dipilih oleh DPRD. Karena itu, maka kalau pilkada langsung dihapus, maka korupsi akan makin marak lagi di daerah," paparnya.
Menurut dia, efisiensi tidak bisa dijadikan alasan Pilkada langsung dihilangkan. Karena justru pemilihan di DPRD akan membuat pemerintah makin tak efisien. Persoalan efisien berkaitan dengan kinerja pemerintah, dan karenanya Jerry sangsi kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bekerja lebih efisien untuk kepentingan rakyat.
"Sebab dia tak memiliki keterikatan langsung dengan rakyat. Tanggungjawabnya terhadap rakyat pun akan sangat minim dan rendah," paparnya.
Alasan pilkada langsung boros, menurut dia, juga tidak beralasan. Sebab selama ini kita mampu membiayainya.
"Bagi saya lebih baik anggaran itu digunakan untuk memfasilitasi rakyat memilih pemimpin yang baik bagi mereka, daripada dikorupsi oleh para pejabat. Saya pikir jangan-jangan banyak pejabat dan elit parpol yang ingin pilkada langsung dihapus karena anggaran negara yang bisa dikorupsi makin sedikit," demikian Jeirry.
[dem]
