Hanura: Pilkada oleh DPRD Langkah Mundur dan Cederai Kedaulatan Rakyat

Partai Hanura menolak usul pemerintah dalam RUU Pilkada agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias DPRD.

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menegaskan, pihaknya sampai saat ini tetap konsisten mempertahankan agar gubernur, bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat.

"Hal ini tentu sesuai semangat reformasi yang kita dengungkan selama ini," tegas Saleh, (Senin, 8/9).

Karena itu Saleh Husin mengingatkan fraksi-fraksi di DPR yang mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah tersebut. Menurutnya, jangan hanya karena kepentingan kelompok tertentu lantas hak demokrasi rakyat dirampas dan diserahkan ke DPRD.

"Ini tentu menjadi langkah mundur dan mencederai kedaulatan rakyat tersebut. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan selama ini, itu yang harus dibenahi dan bukan hak rakyat yang dirampas," tegas Sekretaris Fraksi Hanura di DPR RI ini.[zul]